KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat kabar menggembirakan setelah pertemuan antara Gubernur Kaltim dan Kementerian Keuangan membuahkan hasil positif. Kekhawatiran akibat isu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 75–80 persen kini mulai menunjukkan titik terang.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengungkapkan bahwa hasil komunikasi terakhir dengan Kementerian Keuangan memberikan sinyal positif. Menurutnya, pemotongan DBH untuk Kaltim tidak akan sebesar seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

Saat ini, kementerian terkait tengah menelaah secara mendalam besaran dana yang akan disalurkan kepada daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Pemerintah provinsi berharap, dengan posisi Kaltim sebagai salah satu kontributor besar pendapatan nasional dari sektor batu bara dan minyak bumi, porsi DBH yang diterima tidak akan berkurang secara drastis dari rencana awal.

“Ada indikasi bahwa pemerintah pusat akan memberikan porsi yang lebih baik. Idealnya, pengurangan tidak lebih dari 25–30 persen agar tidak terlalu membebani daerah,” ujar Seno Aji, Senin (13/10/2025).

Ia menegaskan bahwa proses komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat sejauh ini berlangsung konstruktif. Seno optimistis, hasil akhir dari pembahasan tersebut akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi Kaltim.

Menurutnya, Kementerian Keuangan kini tengah merumuskan secara detail besaran pasti DBH yang akan diberikan kembali kepada provinsi. Ia juga menilai, pemerintah pusat memahami betul peran vital DBH bagi Kaltim dalam menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini Kementerian Keuangan masih menyusun perhitungan akhir untuk menentukan alokasi yang paling tepat bagi Kaltim. Kami berharap hasilnya bisa mendukung kelangsungan program pembangunan daerah,” tutupnya.(ns)