KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Polemik dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di bank hingga mencapai Rp234 triliun di seluruh Indonesia menyeret sejumlah daerah, termasuk Kota Samarinda. Angka itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut masih ada saldo anggaran belum terserap di berbagai wilayah.
Dalam data yang disampaikan pemerintah pusat, beberapa daerah di Kalimantan Timur seperti Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau masuk dalam daftar daerah dengan dana ‘terparkir’ di bank. Untuk Samarinda sendiri, disebut memiliki dana sebesar Rp1,48 triliun yang belum tersalurkan hingga September 2025.
Kabar tersebut sontak menimbulkan tanda tanya di tengah publik. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, terlebih di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun dengan tegas menepis tudingan adanya dana yang sengaja dibiarkan mengendap. Menurutnya, posisi saldo kas daerah yang masih tersimpan di bank merupakan bagian dari siklus normal pengelolaan keuangan menjelang akhir tahun anggaran.
“Tidak ada, tidak ada dana mengendap. Jadi, yang mungkin terjadi adalah karena ini belum tahun tutup anggaran. Biasanya tanggal tutup bulan dan tahun anggaran itu di sekitar 15 sampai 16 Desember,” ujar Andi Harun, Sabtu (25/10/2025).
Ia menjelaskan, banyak proyek dan kegiatan pemerintah yang masih berlangsung di lapangan hingga mendekati akhir tahun fiskal. Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan di masing-masing instansi. Karena itu, wajar bila sebagian dana masih tersimpan sementara di kas daerah.
“Kan pembayaran proyek itu per termin, berdasarkan progres. Pasti masih ada anggaran di kas kita. Tetapi, tidak ada yang kita maksudkan untuk mengendapkan anggaran,” jelasnya.
Lebih jauh, Andi Harun menuturkan bahwa penyimpanan dana di bank justru merupakan langkah hati-hati pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan. Kas daerah harus tetap likuid agar pemerintah tidak kesulitan membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
“Semua itu hanya dalam rangka kehati-hatian menjaga cash flow kita, likuiditas kita di kas daerah, untuk tidak sampai mengalami kegagalan bayar. Kas daerah kita tidak boleh kosong, karena pengajuan pencairan pembayaran kegiatan hampir setiap hari,” tuturnya.
Ia menambahkan, prinsip kehati-hatian menjadi kunci agar pengelolaan anggaran tetap sesuai aturan dan menghindari kesalahan administrasi. Pemerintah kota, kata dia, berkomitmen untuk menyalurkan anggaran secara tepat waktu sekaligus memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.
“Kita di satu sisi menjaga kemampuan kita membayar. Tapi di sisi lain, kita juga selalu menjaga keadaan likuiditas kas daerah kita atau cash flow kita. Supaya semua kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran tidak mengalami hambatan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Samarinda terus berupaya meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan publik. Andi Harun menilai, tata kelola yang tertib dan transparan menjadi pondasi penting agar pemerintah terhindar dari kesalahan kelola dan tetap menjaga kepercayaan publik.
“Tinggal kita tambah satu, semakin belajar, semakin kita tinggikan kepatuhan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Agar tidak ada salah kelola dalam hal keuangan,” katanya.
Orang nomor satu di Samarinda itu optimis, strategi kehati-hatian dan disiplin fiskal yang diterapkan dapat menjaga kinerja keuangan Samarinda tetap sehat. Ia berharap langkah tersebut mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Insya Allah mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat, kita bisa tertib, berdisiplin anggaran, dan mudah-mudahan pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ns)
