KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Di tengah penyesuaian kuota produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pemerintah daerah bergerak merapatkan langkah untuk mengantisipasi dampak yang berpotensi menekan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian industri tambang.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan berbagai fasilitas publik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal akan didorong menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha baru.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi utama yang tengah disiapkan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah fasilitas publik yang belum termanfaatkan secara optimal akan didorong menjadi sentra ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk warga yang terdampak PHK.

“Makanya kita ingin memperkuat UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik untuk dijadikan sentra UMKM,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah ruang di pasar yang relatif sepi, seperti lantai dua Pasar Sungai Dama dan Pasar Kedondong, yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi usaha bagi warga yang telah mengikuti pelatihan keterampilan.

Marnabas menegaskan, pemerintah tidak ingin pelatihan berhenti sebatas pemberian keterampilan. Peserta juga harus mendapat dukungan berupa sarana usaha hingga akses pasar agar dapat segera mandiri. “Setelah dilatih, perlengkapannya disiapkan, tempatnya juga disiapkan supaya bisa langsung jalan,” katanya.

Program tersebut akan melibatkan berbagai perangkat daerah secara terpadu. Dinas Sosial menyiapkan data sasaran, Disnaker memberikan pelatihan, sementara instansi lain mendukung penyediaan lokasi usaha hingga promosi.

Selain mendorong UMKM, Pemkot juga mulai memetakan potensi PHK di sektor tambang. Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan diminta mendata jumlah pekerja yang berpotensi terdampak. “Nah, tentang pekerja-pekerja tambang yang PHK ini sedang kita minta Disnaker untuk mendata,” ungkapnya.

Menurut Marnabas, tantangan terbesar adalah menyiapkan alternatif sumber penghasilan bagi para pekerja yang selama ini terbiasa menerima pendapatan tinggi dari sektor pertambangan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta bergerak bersama dalam menyiapkan solusi.

Di sisi lain, Pemkot juga mewaspadai dampak lanjutan berupa penurunan daya beli masyarakat. Upaya stabilisasi harga dan penguatan UMKM pun terus didorong agar ekonomi lokal tetap bergerak di tengah ketidakpastian sektor tambang.

“Yang paling kita khawatirkan adalah daya beli masyarakat menurun. Karena itu UMKM akan terus kita perkuat. Tahun 1998 sudah memberikan pembelajaran bahwa yang bisa bertahan saat kondisi sulit adalah UMKM.” tutupnya. (mell)