Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, menegaskan bahwa strategi promosi terpadu ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengeskalasi potensi ekonomi di kawasan perdesaan.

Suasana penuh optimisme dan rasa syukur mewarnai penyaluran KPC yang dipantau langsung oleh Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin di Kantor Bankaltimtara Penajam, Rabu (21/10/2026). Kehadiran pemerintah daerah secara langsung di lapangan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak tanpa hambatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, menegaskan pentingnya kehadiran tenaga medis untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat bagi para petugas. Menurutnya, risiko pekerjaan yang dihadapi para petugas di lokasi penanganan sangat tinggi, mulai dari kelelahan ekstrem hingga gangguan fisik mendadak.

Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan bahwa instansi teknis di daerah tidak bisa lagi sekadar menunggu alokasi turun, melainkan harus hadir secara langsung di Jakarta untuk memperjuangkan kebutuhan program daerah.

Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, menyatakan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi sarana krusial bagi pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas SDM, baik untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum, khususnya generasi muda yang hendak menempuh pendidikan tinggi.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menegaskan bahwa perpanjangan sinergi ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM berkualitas tinggi, terutama di tengah tingginya dinamika pembangunan daerah dan kawasan IKN.

Mudyat Noor menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran mandiri di rumah sebelumnya sempat diserahkan penuh kepada kewenangan pihak sekolah masing-masing. Kendati demikian, melihat perkembangan kondisi di lapangan yang kian memprihatinkan, pemerintah daerah merasa perlu mengambil alih komando serta menyelaraskan kebijakan edukasi secara terpadu.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor menyatakan bahwa opsi pembiayaan melalui lembaga pembiayaan khusus di bawah Kementerian Keuangan tersebut menjadi salah satu jalan keluar yang masuk dalam pembahasan intensif pemerintah daerah.

Kepala DPMD Kabupaten PPU, Tita Deritayati, menegaskan bahwa perubahan mendasar ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa verifikasi langsung ke lapangan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.