KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Rencana pengoperasian angkutan umum perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS) di Samarinda mulai mengerucut. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan layanan tersebut mulai beroperasi pada 1 April 2027 dengan 16 armada untuk dua trayek awal.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan dua trayek yang sementara dipilih berdasarkan hasil studi antara merupakan trayek 1A dan 1B. Keduanya akan melayani rute Terminal Pasar Pagi atau Teras Samarinda Tahap II menuju Terminal Lempake.
“Target kita paling lambat 1 April sudah dijalankan di Kota Samarinda. Hasil pertama studi laporan antara kemarin ada dua trayek utama, yaitu trayek 1A dan 1B, dari Terminal Pasar Pagi ke Terminal Lempake atau dari Teras Samarinda 2 ke Terminal Lempake,” kata Manalu saat ditemui Kantor BPKAD Samarinda, Senin (2/10/2026).
Untuk memenuhi kebutuhan layanan pada dua trayek tersebut, Dishub memperkirakan 16 armada akan disiapkan. Setiap trayek membutuhkan tujuh bus yang beroperasi, ditambah satu armada cadangan.
Dengan skema tersebut, masing-masing trayek memiliki delapan armada sehingga terdapat 14 bus yang melayani perjalanan dan dua unit disiapkan sebagai cadangan.
“Jumlah armada itu satu trayek ada tujuh armada dan setiap trayek wajib menyediakan satu cadangan jadi ada delapan. Tujuh yang jalan satu cadangan. Jadi ada 14 armada dan 2 cadangan yang akan hadir,” jelasnya.
Di sisi pembiayaan, Manalu menyebut anggaran operasional BTS berasal dari Kementerian Perhubungan. Namun, besaran anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan dua trayek tersebut masih menunggu dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Salah satu pembahasan yang turut memengaruhi kebutuhan biaya adalah penggunaan bahan bakar. Dishub masih mempertimbangkan penggunaan bahan bakar subsidi atau nonsubsidi karena pilihan tersebut berdampak langsung terhadap biaya rupiah per kilometer.
“Kalau menggunakan nonsubsidi itu pasti rupiah per kilometernya semakin tinggi. Tetapi kalau dia biosolar atau subsidi, rupiah per kilometernya bisa ditekan,” ujarnya.
Saat ini, persiapan program masih berada pada tahap pembahasan laporan akhir studi trayek. Dua koridor tersebut belum disebut sebagai keseluruhan jaringan layanan, melainkan trayek yang sementara terpilih untuk tahap awal pengoperasian.
Selain kesiapan armada dan anggaran operasional, Pemkot Samarinda juga perlu menyiapkan fasilitas pendukung. Manalu mengatakan titik pemberhentian bus akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jika pembangunan halte permanen belum memungkinkan, fasilitas pemberhentian dapat menggunakan marka halte yang dilengkapi rambu.
Program BTS tersebut juga memiliki konsekuensi penganggaran jangka panjang bagi Pemkot Samarinda. Setelah masa dukungan pemerintah pusat, penganggaran layanan akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada 2030.
“Karena terkait dengan handovernya nanti di tahun 2030 ke Pemerintah Kota. Handover itu dalam arti penganggarannya. Harus dianggarkan,” tegas Manalu. (mell)
