KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Antrean panjang BBM bersubsidi di Samarinda dinilai tidak cukup dijelaskan hanya dengan persoalan kuota. Wali Kota Samarinda, Andi Harun justru meminta tata kelola distribusi diperiksa, termasuk kemungkinan adanya penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Andi Harun mengatakan keterbatasan kuota memang bisa menjadi salah satu faktor, tetapi tidak semestinya langsung dianggap sebagai penyebab utama antrean yang terus berulang. Menurutnya, persoalan harus diurai dari kondisi di lapangan, termasuk pola antrean yang berlangsung dalam waktu panjang.
“Kalau selama ini dikatakan langka atau kekurangan kuota, mungkin iya. Tapi apakah itu menjadi penyebab tunggal? Saya kira tidak. Menurut saya hal yang paling penting selain masalah isu kuota adalah menyangkut tentang tata kelola distribusi,” kata Andi Harun belum lama ini.
Ia mencontohkan antrean yang berlangsung satu hingga dua hari atau beberapa minggu masih bisa dipandang sebagai gangguan yang bersifat sementara. Namun, jika kondisi tersebut terjadi berbulan-bulan hingga terus berulang sepanjang tahun, menurutnya, ada persoalan lain yang perlu ditelusuri.
Dari kondisi itu, ia membuka kemungkinan adanya penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan. Ia menduga ada pengguna yang melakukan pengisian berulang, sementara masyarakat yang memang berhak justru tidak memperoleh BBM subsidi secara wajar.
“Ada kemungkinan atau patut diduga ada penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Ada yang ngantri mungkin beberapa kali, tapi ini semua harus kita teliti,” ujarnya.
Karena itu, Andi Harun meminta persoalan antrean tidak disederhanakan hanya dengan menambah kuota maupun mengatur jam antrean. Pembenahan, menurutnya, harus melibatkan pemerintah, DPRD, Pertamina, Patra Niaga hingga pengelola SPBU untuk melihat persoalan distribusi secara menyeluruh.
Ia juga menyinggung wacana pengaturan jam antrean yang diterapkan di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan semacam itu belum tentu menyelesaikan persoalan jika penyebab utama antrean belum ditemukan.
“Kalau tata kelolanya, akar masalahnya tidak ditemukan, boleh saja kita atur jam ngantrinya tapi tidak menyelesaikan masalah, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Menurutnya, pengaturan jam antrean juga dapat memindahkan beban kepada masyarakat. Misalnya, warga yang membutuhkan BBM untuk beraktivitas sejak pagi justru harus mengantre tengah malam.
“Orang hanya sekadar untuk kebutuhan ke pasar misalnya ngantri jam 12 malam. Padahal dia harus istirahat, pagi-pagi sudah harus ke pasar kan?” tambahnya.
Sorotan terhadap tata kelola ini sejalan dengan langkah Pemkot Samarinda yang sebelumnya menggunakan skema fuel card sebagai salah satu instrumen penataan distribusi BBM subsidi Biosolar. Sistem tersebut diarahkan untuk memastikan kendaraan penerima terverifikasi dan Biosolar diterima sesuai peruntukannya.
Andi Harun mengatakan sistem serupa penting karena identitas kendaraan dan pemilik dapat ditandai sehingga pembelian ganda bisa ditekan. Ia mengingatkan, pembenahan distribusi yang lebih presisi mungkin tidak disukai semua pihak karena berpotensi menghilangkan celah yang selama ini dimanfaatkan.
“Kenapa kemarin Samarinda memakai sistem fuel card? Itu enggak ada orang yang bisa dobel. Enggak ada yang bisa dobel karena plat kendaraannya kita tandai, teridentifikasi, pemiliknya pun kita tandai dan bagi yang tidak berhak tidak bisa karena aksesnya akses yang presisi,” jelasnya.
Andi Harun menilai perbedaan antara kondisi BBM subsidi dan nonsubsidi juga perlu menjadi bahan pemeriksaan. Menurutnya, jika BBM nonsubsidi dapat tersedia tanpa persoalan antrean serupa, maka distribusi BBM subsidi perlu dilihat lebih dalam.
Ia menegaskan dugaan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan. Namun, bagi Andi Harun, akar persoalan harus ditemukan lebih dulu sebelum pemerintah memutuskan mekanisme baru untuk mengatur antrean.
“Kalau kita mau, kita harus periksa satu-satu, tapi saya menduga kuat bahwa masalahnya di tata kelola distribusi BBM bersubsidi,” tegas Andi Harun. (mell)
