KALTIMVOICE.ID, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terpaksa mengoptimalkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah keterbatasan anggaran serta efisiensi yang tengah berlangsung.
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengungkapkan bahwa penggunaan dana BTT untuk penanganan karhutla memang menjadi sebuah anomali dalam pembagian kewenangan pemerintahan. Sebab, pengelolaan dan kewenangan kawasan hutan secara regulasi berada di bawah pemerintah pusat, sementara kejadian kebakaran terjadi di daerah dan membutuhkan penanganan segera.
“Ya memang agak anomali, tapi kan kita akhirnya menggunakan dana BTT walaupun terbatas. Karena ini menyangkut persoalan yang sangat penting. Instruksi Presiden (Inpres) sudah terbit, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) juga sudah terbit,” ujar Mudyat Noor di Penajam.
Ia menjelaskan dilema hukum dan kewenangan ini menjadi tantangan bersama bagi pemerintah daerah. Di satu sisi daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran, namun di sisi lain keselamatan lingkungan serta masyarakat menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Meski diterpa keterbatasan dana dan kejelasan pembagian wewenang, kesiapsiagaan personel di lapangan dinilai sangat solid. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PPU, bersama OPD terkait, juga TNI-Polri, terus berjibaku di lapangan bersama berbagai pihak untuk memadamkan titik api agar tidak meluas.
“Teman-teman dari BPBD kemudian berjibaku bersama-sama kawan-kawan yang lain untuk memadamkan api dan bagaimana karhutla ini bisa ditangani dengan cepat. Kerja keras mereka cukup luar biasa,” tuturnya.
Efektivitas penanganan karhutla di kawasan PPU tergolong cepat. Kecepatan tim gabungan dalam merespons titik api membuat sebagian besar kebakaran dapat dipadamkan dalam waktu singkat, sehingga tidak meluas ke area pemukiman maupun kawasan vital lainnya.
“Kalau kita lihat di Penajam, tidak ada kabar hari ini nyala lalu dibiarkan. Langsung mati. Paling lama dua hari kalau yang lokasinya agak parah. Kebakaran terakhir di sekitar sini mencakup area sekitar 32 hektar,” kata Mudyat.
Mudyat juga mengklarifikasi terkait isu kebakaran yang kerap dikaitkan dengan area Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, sejumlah insiden kebakaran hutan yang sempat diberitakan terjadi di kawasan IKN belakangan ini tidak berada di wilayah administratif Kabupaten PPU.
“Kalau di daerah IKN yang selama ini terjadi kebakaran, itu belum masuk wilayah kami di PPU, melainkan masih masuk wilayah kabupaten atau kota tetangga,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap adanya harmonisasi kebijakan dan penajaman regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penganggaran serta kewenangan penanganan karhutla, sehingga respons darurat bencana di daerah dapat berjalan lebih optimal tanpa menyisakan kendala administratif.
(Adv34/diskominfoppu/udin.zacrez)
