KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Mobil Land Rover Defender yang sempat disoroti sebagai kendaraan dinas mewah Wali Kota Samarinda Andi Harun. Faktanya, proses pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Pemerintah KotSamarinda memang sempat masuk perencanaan Pemkot Samarinda. Harganya Rp4 miliar.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan Wewengkang, menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah kota memang merencanakan pembelian kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas pejabat maupun pelayanan tamu penting. Rencana tersebut bahkan telah tercantum dalam anggaran pemerintah daerah pada tahun 2022.
“Di tahun 2022 itu anggarannya memang sekitar Rp4 miliar. Rencananya untuk pengadaan kendaraan operasional,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Namun, rencana pembelian kendaraan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kendala administratif dari pihak dealer. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Pihak ketiga tidak dapat mengeluarkan kendaraan dengan pelat merah untuk pembelian langsung oleh pemerintah daerah. “Kita sebenarnya mau beli mobil waktu itu, tapi dari agen tunggal pemilik merek tidak bisa mengeluarkan pelat merah,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota mencari alternatif lain agar kebutuhan kendaraan operasional tetap dapat terpenuhi. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan langkah yang diambil sesuai aturan.
Dari hasil konsultasi tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan skema penyewaan kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Setelah koordinasi dengan LKPP, solusinya memang bisa melalui skema sewa,” katanya.
Dilan menjelaskan kendaraan yang akhirnya dipilih adalah Land Rover Defender yang disiapkan sebagai kendaraan tamu untuk menjemput maupun mengantar pejabat penting yang berkunjung ke Samarinda. Selain untuk pelayanan tamu, kendaraan tersebut juga dinilai lebih sesuai untuk kondisi lapangan di Samarinda yang kerap menghadapi genangan air atau banjir di sejumlah wilayah. “Kalau mobil biasa kadang sulit menembus kondisi jalan tertentu, apalagi kalau ada genangan atau banjir,” ujarnya.
Skema penyewaan kendaraan tersebut mulai berjalan sejak tahun 2023 dengan masa kontrak selama tiga tahun. Dengan demikian, kontrak kerja sama tersebut dijadwalkan berakhir pada akhir tahun 2026. “Kontraknya dimulai dari 2023 dan berakhir di 2026,” jelasnya.
Dalam kontrak tersebut, biaya penyewaan kendaraan berada di kisaran Rp160 juta per bulan. Pemerintah kota sebelumnya juga sempat membandingkan beberapa jenis kendaraan lain sebelum akhirnya menentukan pilihan. “Nominal sewanya sekitar Rp160 jutaan per bulan,” katanya.
Kendaraan tersebut disediakan oleh perusahaan penyewaan PT Indorent Tbk yang berkantor pusat di Jakarta. Seluruh biaya pemeliharaan, servis, hingga dukungan teknis kendaraan ditanggung oleh pihak penyedia selama masa kontrak berlangsung.
Menurut Dilan, skema tersebut justru dinilai lebih efisien bagi pemerintah daerah karena berbagai biaya operasional kendaraan tidak lagi dibebankan pada anggaran daerah. “Biaya servis dan pemeliharaan semuanya ditanggung pihak penyedia. Bahkan mekaniknya langsung datang ke sini kalau ada perawatan,” tuturnya.
Terkait isu yang berkembang bahwa Wali Kota Samarinda mengganti kendaraan dinas setelah polemik mobil tersebut viral, Dilan menegaskan hal itu tidak benar. Sejak awal wali kota memang menggunakan kendaraan berbeda sesuai kebutuhan kegiatan.
Untuk aktivitas di dalam kota, wali kota biasanya menggunakan sedan Toyota Camry yang telah lama menjadi kendaraan dinas resmi. Sementara untuk kegiatan lapangan atau lokasi dengan kondisi jalan tertentu, kendaraan jenis SUV seperti Defender lebih sering digunakan. “Tidak juga karena isu itu Bapak ganti mobil. Kalau ke lapangan biasanya pakai Defender, kalau kegiatan di dalam kota pakai Camry,” pungkasnya. (mell)
