KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menjadi sorotan publik usai beredarnya tangkapan layar dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di media sosial.Dalam unggahan tersebut, disebutkan adanya biaya perjalanan dinas yang diklaim mencapai hampir Rp1 miliar sehingga menimbulkan gelombang kritik dari warganet.

Publik mempertanyakan kewajaran angka tersebut di tengah dorongan efisiensi anggaran daerah. Sejumlah komentar di platform media sosial menuding adanya pemborosan dan menuntut transparansi dari instansi pemerintah terkait. Menanggapi isu yang kian meluas, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, buka suara untuk meluruskan informasi yang dinilainya menyesatkan dan tidak sesuai fakta.

“Nggak tahu ya dia ngambil datanya dimana. Tapi yang jelas nilainya nggak segitu, itu data tahun kemarin sebelum kena rasionalisasi dan itu masih tahap usulan, belum realisasi,” ungkap Ririn, Selasa (28/10/2025).

Ririn menegaskan bahwa angka hampir Rp1 miliar yang beredar bukanlah data final, melainkan usulan lama sebelum dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran. Dalam DPA tahun anggaran 2025, Dispar Kaltim hanya mengalokasikan sekitar Rp300 juta untuk seluruh kegiatan perjalanan dinas selama satu tahun.

Anggaran tersebut, katanya, mencakup berbagai program pendukung sektor pariwisata, termasuk fasilitasi pelaku industri wisata, tabletop meeting, serta forum kerja sama antar pelaku usaha pariwisata. “Itu juga untuk setahun, kebutuhan semacam fasilitasi untuk pelaku-pelaku. DPA-nya nggak seperti itu juga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ririn menjelaskan bahwa tidak ada satu pun kegiatan perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran mendekati Rp1 miliar. Dalam satu kali keberangkatan saja, total biayanya jauh di bawah angka tersebut. “Sebenarnya untuk sekali berangkat itu anggarannya 36 juta. Kita merangkapkan para pelaku asosiasi travel dan untuk setahun anggarannya hanya 300 juta, nggak sampai 1 miliar,” jelasnya.

Ia merinci, total Rp300 juta tersebut digunakan untuk berbagai agenda kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya satu kali perjalanan. Termasuk di dalamnya biaya pendamping, fasilitator, serta keperluan logistik kegiatan seperti pameran atau promosi pariwisata.

“Itu yang 300 juta ini untuk dianggarkan tahun 2025, tapi untuk setahun kegiatan tabletop meeting, itu juga untuk pendampingnya, nggak cuma untuk kegiatan tabletop meeting, untuk fasilitator sama pendamping, kita beli booth-nya misalnya harus pameran di mana, itu ada rinciannya,” urainya.

Ririn menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran hampir Rp1 miliar tersebut tidak benar alias hoaks. Ia memastikan seluruh kegiatan Dispar Kaltim tetap dijalankan secara efisien dan sesuai arahan Gubernur Kaltim agar setiap penggunaan dana publik benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Yang jelas kalau kita sesuai arahan Bapak Gubernur pasti yang kegiatan nanti di bidang-bidang harus tepat sasaran lebih banyak kepada kemanfaatan masyarakat. Nah, strategi kita di situ ya, mungkin banyak zoom meeting, banyak FGD-FGD memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Pemda,” lanjutnya.

Selain meluruskan isu, Ririn juga menyayangkan sikap pihak yang menyebarkan data tanpa konfirmasi. Ia menegaskan, dokumen yang viral di media sosial bukan berasal dari sumber resmi Dispar Kaltim, sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik. “Data di kami nggak seperti itu, tapi nggak tahu, ya, saya dia dapat data dari mana dan dia tidak pernah juga mewawancara ke kami. Kami terbuka kok, kalau mau data resmi bisa minta ke kami. Jangan asal menyebarkan berita hoaks,” tutupnya. (ns)