KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mulai memetakan sejumlah tantangan yang berpotensi muncul seiring pengembangan kawasan Tri-City yang menghubungkan Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain membuka peluang pertumbuhan ekonomi, proyek yang didukung Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut juga dinilai dapat memicu lonjakan penduduk hingga tekanan terhadap kebutuhan pangan dan inflasi daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Setda) Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pengembangan kawasan penyangga IKN saat ini tengah dibahas bersama JICA dan pemerintah pusat melalui penyusunan Development Master Plan untuk wilayah pendukung IKN.
Menurutnya, Samarinda sejak awal mengusulkan agar pengembangan kawasan tidak hanya melibatkan tiga wilayah utama, melainkan juga memasukkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan.
“Kami mengusulkan agar Kukar dan PPU juga dilibatkan dalam pengembangan kawasan ini,” ujarnya saat ditemui, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan, salah satu alasan pemerintah daerah mendorong perluasan konsep tersebut adalah proyeksi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di kawasan penyangga IKN dalam beberapa tahun ke depan.
Saat ini, jumlah penduduk yang berada dalam kawasan Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU dan IKN diperkirakan mencapai sekitar 2,6 juta jiwa. Angka tersebut diprediksi meningkat menjadi 3,5 juta jiwa pada 2030 seiring berkembangnya aktivitas pemerintahan dan ekonomi di IKN.
Kondisi itu dinilai dapat menjadi tantangan baru apabila tidak diantisipasi sejak dini, terutama terkait kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi. “Yang paling berbahaya itu inflasi. Kebutuhan pangan kita sekarang saja masih banyak bergantung dari luar daerah. Kalau nanti penduduk bertambah besar, tentu kebutuhan juga akan meningkat,” katanya.
Marnabas mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi yang dilakukan pemerintah daerah, kebutuhan pangan kawasan tersebut baru mampu dipenuhi sekitar 35 persen dari produksi lokal. Sisanya masih bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
“Yang harus kita waspadai adalah urbanisasi. Jangan sampai orang datang banyak tetapi tidak memiliki keterampilan yang cukup sehingga justru menjadi beban daerah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemkot Samarinda mendorong pemerintah pusat untuk mulai memperkuat ketahanan pangan kawasan penyangga IKN melalui program pencetakan sawah dan pengembangan sektor hortikultura di Kukar maupun PPU.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pertumbuhan kawasan penyangga IKN tidak justru memicu gejolak harga bahan pokok di masa mendatang.
Selain membahas ketahanan pangan, masterplan yang disusun bersama JICA juga memuat sejumlah rencana pengembangan infrastruktur strategis di Samarinda. Salah satunya penguatan kawasan Palaran sebagai pusat logistik dan industri yang terintegrasi dengan IKN.
Pemkot juga tengah menyiapkan pengembangan pelabuhan multipurpose di Palaran, peningkatan aktivitas peti kemas, hingga pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk menangkap peluang ekonomi yang muncul seiring operasional IKN.
Di sektor perkotaan, Samarinda juga melanjutkan pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang seperti pengendalian banjir, pengembangan kawasan Teras Samarinda, hingga fasilitas publik yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun investor.
Marnabas menilai berbagai persiapan tersebut merupakan upaya agar Samarinda tidak hanya menjadi kota transit, tetapi juga mampu memperoleh manfaat ekonomi langsung dari kehadiran IKN.
“Ketika IKN beroperasi penuh, kita tidak ingin baru mulai bersiap. Harapannya aktivitas pemerintahan memang di IKN, tetapi perputaran ekonominya juga bisa dinikmati Samarinda.” pungkasnya. (mell)
