KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Salah satunya dirasakan oleh Kota Samarinda, yang harus menyesuaikan diri dengan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,3 triliun.
Namun, di tengah tekanan fiskal tersebut, Wali Kota Andi Harun memastikan arah pembangunan tidak akan bergeser dari komitmen utama: menjaga kesejahteraan pegawai dan keberlanjutan pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai langkah pemotongan anggaran secara sembarangan, melainkan kesempatan untuk membangun sistem keuangan yang lebih disiplin dan transparan.
“Efisiensi tidak boleh diartikan sebagai penghematan membabi buta. Ini momentum bagi kita untuk introspeksi, memperbaiki tata kelola, dan menata ulang prioritas anggaran. Hak pegawai tetap aman, dan pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujar Andi Harun, Senin, (27/10/2025).
Langkah strategis yang ditempuh Pemkot Samarinda kini diarahkan pada penyusunan ulang prioritas anggaran. Beberapa pos belanja administratif seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK) menjadi sasaran utama penghematan.
Sementara itu, sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap dilindungi dari pemangkasan. Pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi warga masih menjadi fondasi utama yang dijaga agar roda pelayanan publik tetap bergerak. “Kalau tiga sektor ini bisa kita jaga, kita masih bisa menunda belanja modal yang tidak terlalu prioritas. Yang penting, pelayanan dasar dan kesejahteraan pegawai jangan terganggu,” lanjutnya.
Salah satu bentuk komitmen tersebut terlihat pada keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Meskipun ruang fiskal menyempit, Pemkot tetap mengamankan program yang selama ini terbukti memberi dampak ekonomi langsung di tingkat lingkungan.
“Probebaya sudah kita kunci. Dana yang beredar di masyarakat akan menjadi stimulan ekonomi. Mulai dari pembelian bahan bangunan hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Ini bukti bahwa meskipun ruang fiskal menurun, ekonomi tetap bisa bergerak,” tegasnya.
Andi Harun menilai, kebijakan efisiensi justru menjadi momen bagi daerah untuk memperbaiki kebiasaan lama dalam pengelolaan keuangan. Ia menyebut, selama ini daerah sering terlena dengan besarnya dana transfer dari pusat, hingga lupa memperkuat pendapatan sendiri.
“Selama ini kita merasa aman karena dana transfer besar. Tapi ketika kontraksi terjadi, kita jadi kaget. Nah, sekarang waktunya belajar menahan diri dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Kalau kita bisa bertahan sekarang, di 2027 nanti Samarinda akan lebih mandiri,” paparnya.
Dukungan politik turut menjadi kunci agar kebijakan efisiensi berjalan tanpa mengorbankan kepentingan publik.Oleh karena itu, Andi Harun menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DPRD Samarinda dalam menjaga arah pembangunan tetap stabil di tengah keterbatasan anggaran. “Alhamdulillah, antara eksekutif dan legislatif satu pandangan. Samarinda tetap bisa melangkah optimis di tengah keterbatasan. Kita mungkin kekurangan uang, tapi jangan sampai kekurangan akal dan semangat,” tutupnya. (ns)
