merah hitam putih modern berita terkini banner youtube

Tagihan Proyek 2025 Menumpuk Tak Terbayar, BPKAD: Tunggu Penjelasan Wali Kota

img 20260108 wa0033
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Sejumlah pekerjaan fisik dan jasa konsultasi milik Pemerintah Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2025 kini menjadi sorotan setelah informasi mengenai keterlambatan pembayarannya semakin meluas.

Beberapa pelaksana proyek menyebut mereka belum menerima pelunasan, dan sebagian kewajiban itu berpotensi dipindahkan ke anggaran tahun 2026. Isu tersebut pertama kali bergulir melalui laporan Niaga.asia, yang mengungkap bahwa nilai tagihan yang menumpuk diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Media tersebut juga mengutip pengakuan seorang kontraktor yang menyatakan bahwa sebagian pekerjaan tahun lalu tidak dapat dibayar sesuai jadwal dan akan masuk beban anggaran tahun berikutnya. “Sebagian tagihan pekerjaan 2025 dialihkan pembayarannya ke tahun anggaran 2026,” ujar kontraktor itu dalam laporan Niaga.asia.

Di tengah mencuatnya persoalan ini, para pelaku jasa konstruksi menunggu kepastian dari pihak pemerintah kota. Namun, upaya untuk menggali penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum membuahkan hasil.

Ketua TAPD, Hero Mardanus Satyawan, diketahui masih mengikuti rangkaian rapat dengan Wali Kota sehingga belum bisa memberikan klarifikasi mengenai kondisi fiskal maupun rencana penyelesaian kewajiban tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Samarinda, Ananta Fathurrozi, menyampaikan bahwa keputusan dan penjelasan resmi berada di tangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan menyampaikan informasi menyeluruh dalam waktu dekat. “Pak Wali akan menggelar konferensi pers khusus membahas masalah ini secara detail,” ujar Ananta saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/1/2026).

Ia memastikan bahwa penyampaian resmi tersebut tidak akan lama. “Insya Allah, beliau menyampaikannya seperti itu,” tambahnya.

Hingga kini, para kontraktor masih menunggu kepastian skema pembayaran dan waktu penyelesaian. Sementara publik menanti pernyataan resmi pemerintah kota untuk mengetahui sejauh mana tekanan fiskal yang dihadapi dan bagaimana langkah penyelesaiannya. (ns)

Share:

Facebook
Telegram
WhatsApp
X

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *