KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pembangunan SMP di Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), hingga kini belum rampung. Proyek yang semestinya menjadi akses pendidikan bagi anak-anak di kampung tersebut mangkrak setelah ditinggalkan kontraktor.

Belum terselesaikannya pembangunan sekolah membuat pelajar di Batu Majang masih harus menyeberangi sungai untuk bersekolah di desa lain. Kondisi itu semakin menyulitkan ketika debit sungai surut akibat kemarau panjang.

Kondisi tersebut bukan hanya menyangkut akses, tetapi juga menambah beban biaya bagi keluarga. Perjalanan menuju sekolah membuat siswa harus mengeluarkan biaya transportasi hingga sekitar Rp350 ribu per bulan.

Persoalan itu turut disampaikan kepada Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, saat melakukan serap aspirasi bersama insan pers di Kantor PWI Kaltim, Jalan Biola, Samarinda, Kamis (27/8/2026).

Senator yang akrab disapa Mawar itu mengatakan persoalan pembangunan SMP Batu Majang pada dasarnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, dirinya tidak dapat masuk langsung dalam proses penyelesaian pembangunan tersebut.

“Yang pasti kami mencari karena ini kan wewenang kabupaten kota. Namun kalau lebih ke DPD-RI itu tugas saya itu membawa nama daerah ke pusat,” ujar Aji.

Meski kewenangan penyelesaian berada di daerah, Mawar memastikan persoalan tersebut tidak berhenti sebagai aspirasi. Kondisi akses pendidikan yang masih dihadapi masyarakat Batu Majang akan menjadi catatan untuk dibawa ke tingkat pusat.

“Ternyata ini permasalahan daerah yang daerahnya sendiri yang harus diselesaikan. Tetapi ini pasti pastinya akan menjadi catatan kami di pusat bahwa di daerah masih terjadi yang seperti ini,” katanya.

Menurut Mawar, temuan di daerah menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan yang selama ini berjalan sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab, perannya di DPD-RI lebih berkaitan dengan menyerap persoalan daerah dan membawanya ke tingkat pusat melalui kebijakan maupun regulasi.

“Artinya kami harus membentuk regulasi atau kebijakan yang lebih kuat lagi supaya hal-hal yang di bawah ini enggak terjadi lagi seperti itu. Karena kami lebih ke kebijakan,” ujarnya.

Ia menegaskan, meski tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyelesaikan pembangunan SMP tersebut, persoalan yang terjadi di Desa Batu Majang tetap menjadi bagian dari catatannya sebagai wakil daerah di tingkat pusat.

“Hal ini menjadi catatan kami bahwa harus ada kebijakan yang lebih kuat supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Mawar. (mell)