KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan banjir yang masih menjadi tantangan utama di Kota Samarinda. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa langkah prioritas yang kini dikebut adalah normalisasi dan pengerukan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni Karang Mumus dan Mahakam.
Menurutnya, tingginya sedimentasi di kedua aliran sungai tersebut telah mengurangi kapasitas aliran air, sehingga memicu meluapnya air ke kawasan permukiman. Oleh karena itu, pengerukan sungai menjadi langkah awal yang paling strategis dalam upaya pengendalian banjir.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah pengerukan menyeluruh di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Endapan lumpur di dasar sungai telah mengurangi daya tampung air dan menyebabkan banjir di sejumlah titik,” ujar Seno Aji, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, rencana normalisasi tersebut telah dipresentasikan di hadapan para akademisi Universitas Mulawarman.Saat ini, pembahasan lanjutan tengah dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) agar pelaksanaannya dapat segera dimulai secara terpadu. “Kami berharap dukungan penuh dari Balai Wilayah Sungai agar pengerukan bisa dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian hulu hingga ke hilir,” tuturnya.
Seno menilai, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan agar hasilnya dapat dirasakan secara luas. Wilayah yang menjadi prioritas mencakup kawasan Danau Semayang hingga seluruh jalur aliran Sungai Mahakam. Ia optimistis, langkah tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi pengendalian banjir di Samarinda dan sekitarnya. “Apabila pengerukan dimulai dari bagian hulu, dampaknya akan terasa hingga ke wilayah hilir,” jelasnya.
Selain fokus pada pengerukan, Seno Aji juga menekankan pentingnya pembaruan dalam tata kelola air di Kota Samarinda. Ia menilai, diperlukan rencana induk atau blueprint yang dapat menjadi acuan kebijakan dalam pengendalian banjir jangka panjang.
“Kota Samarinda memerlukan rencana induk pengelolaan air yang komprehensif. Konsep pembangunan sistem drainase dan kanal banjir harus dirancang agar aliran air tidak langsung menuju kawasan perkotaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyalurkan bantuan keuangan yang cukup besar kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk pembangunan jaringan drainase. Namun, hasilnya dinilai belum sepenuhnya optimal. “Pemprov telah memberikan dukungan dana yang cukup signifikan untuk memperkuat infrastruktur drainase di Samarinda. Tetapi hasilnya masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya.(ns)
