KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara yang dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2026 di Samarinda dipastikan akan menjadi momentum penentuan jajaran direksi baru, termasuk posisi direktur utama.

Agenda tersebut mengemuka setelah jajaran direksi Bankaltimtara menyampaikan undangan resmi RUPS kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Salah satu pembahasan penting dalam forum pemegang saham itu adalah penetapan struktur direksi dan komisaris utama yang baru.

Andi Harun mengatakan undangan pelaksanaan RUPS telah disampaikan langsung oleh pihak manajemen bank dalam pertemuan di Balai Kota Samarinda. “Ya, tadi kami menerima Direktur Utama dan rombongan di Balai Kota dari Bank BPD Kaltimtara untuk menyampaikan undangan RUPS pada tanggal 23 April 2026 ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, selain agenda rutin perusahaan, forum tersebut juga akan membahas rencana penetapan jajaran direksi dan komisaris utama yang baru.

Meski demikian, keputusan akhir terkait siapa yang akan mengisi posisi direktur utama sepenuhnya akan ditentukan melalui mekanisme RUPS yang melibatkan seluruh pemegang saham dari Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara.

“Seperti apa nanti kita menunggu pada RUPS 23 April 2026 ini di Kota Samarinda. Karena tentu pembahasannya akan melibatkan semua pemegang saham,” jelasnya.

Menurut Andi Harun, ruang pengajuan nama baru untuk posisi direksi saat ini praktis sudah tidak terbuka, karena proses seleksi telah mengerucut pada dua kandidat yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pilihannya hanya dua sekarang. Tinggal pilihannya apakah yang satu atau yang lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme pemilihan di RUPS sangat ditentukan oleh komposisi kepemilikan saham. Dalam struktur pemegang saham Bankaltimtara saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki porsi saham terbesar, yakni lebih dari 50 persen.

Dengan komposisi tersebut, peluang kandidat yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kaltim dinilai memiliki posisi paling kuat dalam proses penentuan direktur utama. “Jadi hampir bisa dipastikan siapa yang dikehendaki oleh pemerintah provinsi itulah yang akan berpeluang besar untuk menjadi direktur utama.” pungkasnya. (mell)