KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, resmi menakhodai Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2025–2029. Penetapan Rudy dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).
Keputusan itu menjadi tonggak awal kepemimpinan baru dalam wadah yang menyatukan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Melalui mandat yang diemban, Rudy menegaskan tekadnya untuk memperkuat peran pemerintah provinsi dalam penyusunan kebijakan nasional, khususnya di bidang fiskal dan pembangunan yang berkeadilan.
Ia menilai, sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air. “Pemerintah daerah, terutama di tingkat provinsi, harus mampu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program pembangunan. Kolaborasi ini penting agar pemerataan pembangunan dapat terwujud secara adil dan berimbang,” tutur Rudy, Senin (27/10/2025).
Rudy juga menyoroti karakteristik unik setiap provinsi di Indonesia. Ada daerah dengan wilayah kepulauan, ada yang padat penduduk, sementara lainnya memiliki bentang luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
Menurutnya, keragaman tersebut harus dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan yang proporsional dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu, potensi sumber daya alam di berbagai wilayah juga dianggap sebagai kekuatan besar yang perlu dikelola secara kolaboratif.
Ia menyebutkan, kekayaan seperti batu bara, minyak bumi, kelapa sawit, emas, hingga timah seharusnya memberi manfaat yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia. Peran pemerintah provinsi tidak seharusnya terbatas pada pelaksana kebijakan dari pusat. Sebaliknya, daerah perlu dilibatkan aktif dalam proses perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana atau penerima kebijakan dari pusat. Kami juga perlu berperan dalam memberikan masukan, terutama dalam penyusunan kebijakan fiskal, termasuk APBN dan berbagai dana transfer,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya pelibatan yang lebih aktif dari daerah, arah pembangunan nasional dapat lebih tepat sasaran serta mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di berbagai wilayah. Kolaborasi antara pusat dan daerah, kata Rudy, harus menjadi hubungan yang saling menguatkan, bukan sekadar administratif.
“Kerja sama pusat dan daerah harus berjalan dua arah. Daerah tidak hanya menerima manfaat dari kebijakan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskannya. Itulah bentuk sinergi yang ideal dalam memperkuat pembangunan fiskal dan ekonomi nasional,” pungkasnya. (ns)
