desain sukseskan kukar idaman terbaik

Realisasi Plasma Sawit 280 Ribu Hektare di Kaltim Belum Terverifikasi, Komisi II Minta Cek Lapangan

a3d44232 cf9e 4933 b5fe dcc740d4b985
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (Foto: mell/Kaltimvoice.id)

KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Realisasi kebun plasma sawit seluas lebih dari 280 ribu hektare di Kalimantan Timur masih menyisakan pertanyaan. DPRD Kaltim belum memastikan apakah lahan yang dilaporkan telah diserahkan kepada masyarakat itu benar-benar tersedia di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan data yang diterima belum cukup untuk memastikan pemenuhan hak petani. Pengecekan langsung diperlukan untuk mencocokkan laporan dengan kondisi sebenarnya.

“Sekarang ini kan hanya hitungan angka-angka saja, tapi belum kami cek ke lapangan. Apakah memang sesuai dengan data yang disampaikan dan kita lihat nanti di lapangan, apakah memang real dilakukan,” kata Sabaruddin.

Data dukung Arindama kabupaten mencatat realisasi plasma terbesar berada di Kutai Timur, mencapai 86.776,62 hektare. Paser menyusul dengan 45.987,30 hektare dan Kutai Barat 36.249,46 hektare.

Di Kutai Kartanegara, realisasi plasma tercatat 29.945,92 hektare, sedangkan Berau mencapai 27.592,83 hektare. Adapun Mahakam Ulu mencatat 2.851,62 hektare dan Penajam Paser Utara 1.411,07 hektare.

Angka tersebut tercatat di tengah luas izin usaha perkebunan (IUP) yang mencapai 722.188,02 hektare di Kutai Timur, 462.377 hektare di Kutai Barat, dan 362.483,47 hektare di Kutai Kartanegara. Sementara itu, luas IUP di Paser mencapai 216.895,50 hektare, Berau 206.378,89 hektare, Mahakam Ulu 128.310 hektare, dan Penajam Paser Utara 34.489,50 hektare.

Bagi Sabaruddin, persoalannya bukan sekadar besaran luasan yang tercantum dalam data. DPRD juga menerima informasi dari kelompok tani dan masyarakat yang mengaku tidak dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan sawit.

Padahal, penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen menjadi salah satu kewajiban yang disorot dalam evaluasi perkebunan sawit. Sabaruddin menyebut Komisi II telah berulang kali meminta perusahaan memenuhi kewajiban tersebut.

Ia juga menyoroti masih adanya perusahaan yang mencampuradukkan kewajiban plasma dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Menurutnya, kedua hal itu tidak bisa disamakan.

“Nah, ini yang perlu tadi kita stressing-kan dan kita ingin menyampaikan kepada mereka, kepada teman-teman dari Dinas Perkebunan,” ujarnya.

Komisi II mendorong data realisasi plasma ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan luasan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya sekaligus memperjelas pemenuhan hak petani.

“Butuh tindakan lanjut, butuh dukungan kepada semua pihak untuk survei ke lapangan bahwa ini haknya masyarakat yang perlu kita perjuangkan bersama-sama,” tandas Sabaruddin. (mell)

Share:

Facebook
Telegram
WhatsApp
X

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *