KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan komitmen terhadap program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berlanjut, meskipun gelombang pemangkasan anggaran dari pusat membuat ruang fiskal semakin sempit.

Program ini menjadi salah satu prioritas pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang tahun ini menargetkan perbaikan seribu rumah di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa anggaran Rp25 miliar telah digelontorkan sepanjang 2024 dengan nilai rata-rata perbaikan Rp25 juta untuk setiap unit.

Namun, untuk tahun depan, skema pendanaannya tidak akan sama karena adanya penyesuaian besar pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. “Tahun depan masih menunggu hasil perhitungan. Yang pasti menurun karena pemangkasan,” ungkap Fitra Firnanda, Senin (8/12/2025).

Meski dana mengecil, PUPR-PERA tidak serta-merta menurunkan kualitas intervensi. Sebaliknya, untuk mempertahankan standar rehabilitasi, satuan biaya rencananya dinaikkan menjadi Rp35 juta per rumah.

Penyesuaian ini dilakukan agar rumah penerima manfaat tetap memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah provinsi. “Untuk skema pembiayaannya naik. Tapi targetnya belum tahu. Masih menunggu hasil perhitungan,” lanjutnya menegaskan.

Kontraksi anggaran tahun depan memang cukup tajam. Dari yang semula dapat mengelola Rp3,6 triliun pada 2025, PUPR-PERA hanya akan memegang sekitar Rp834 miliar untuk tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini membuat banyak program harus disesuaikan agar tetap berjalan dalam batas kemampuan fiskal.

Meski begitu, progres tahun ini dinilai sangat positif. Fitra menyebut target seribu unit yang menjadi fokus 2024 hampir rampung seluruhnya, tersebar merata di 10 kabupaten/kota. (ns)