KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan perluasan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa daerah di seluruh jenjang pendidikan melalui program Gratispol sepanjang tahun 2026. Kebijakan ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi yang merata.

Pada tahun 2026, cakupan bantuan UKT tidak lagi terbatas pada mahasiswa semester awal. Program Gratispol diperluas untuk menjangkau mahasiswa aktif di berbagai jenjang dan semester, sebagai bagian dari upaya strategis Pemprov Kaltim dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa perluasan manfaat Gratispol menjadi pembeda utama dibandingkan pelaksanaan program pada 2025.

“Pada tahun 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh pembiayaan UKT. Hal ini berbeda dengan tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujarnya pada Sabtu (10/1/2026).

Ia menambahkan, pendaftaran Gratispol pada awal tahun ini difokuskan bagi mahasiswa lama atau mahasiswa aktif yang berada pada semester dua hingga delapan dan sedang menempuh pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Mahasiswa yang memenuhi kriteria diminta segera melengkapi dokumen persyaratan, mengingat masa pendaftaran akan berakhir pada hari ini (10/1/2026).

Adapun durasi pembiayaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Untuk jenjang Profesi dan Strata 2 (S2), bantuan diberikan hingga maksimal semester empat. Sementara itu, mahasiswa Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) memperoleh pembiayaan hingga semester enam.

Cakupan bantuan juga mencakup mahasiswa Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) yang ditanggung hingga semester delapan, serta jenjang Spesialis Satu (Sp-1) dengan pembiayaan maksimal sampai semester sepuluh.

Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa program Gratispol bidang pendidikan merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tetap dijalankan meskipun terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pengurangan transfer dari pemerintah pusat.

“Penyusunan anggaran daerah dilakukan secara cermat dan hati-hati, tanpa mengorbankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian pada kegiatan pendukung yang dinilai tidak bersifat mendesak. Salah satu langkah yang ditempuh ialah pengurangan kuota pada program perjalanan religi atau umrah gratis.

Penghematan pada sektor tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengamankan alokasi anggaran untuk menjamin keberlanjutan program prioritas, termasuk pembiayaan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah daerah juga terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menyeimbangkan porsi Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Sri.(ns)