KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana dengan memastikan ketersediaan logistik yang memadai sepanjang tahun 2025. Melalui Dinas Sosial, Pemprov Kaltim menyiapkan sekitar 17.000 paket logistik kebencanaan sebagai bagian dari upaya perlindungan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan, jumlah paket logistik yang disiapkan tersebut relatif sama dengan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Penetapan jumlah dilakukan berdasarkan rata-rata kejadian bencana yang selama ini terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Timur.

Menurutnya, penyediaan logistik kebencanaan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

“Pemenuhan logistik kebencanaan ini merupakan bagian dari SPM yang wajib disediakan pemerintah kepada masyarakat. Alhamdulillah, dukungan dari pemerintah provinsi tetap penuh, sehingga seluruh paket logistik bisa kami siapkan,” ujarnya, Rabu (17/12/25).

Selain menyiapkan paket logistik utama, Pemprov Kaltim juga menjaga ketersediaan buffer stock di tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi bencana hidrometeorologi secara bersamaan di beberapa kabupaten dan kota, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu pengadaan tambahan.

Pengalaman penanganan bencana besar di wilayah Mahakam Ulu dan Kutai Barat pada tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu pelajaran penting. Pada saat itu, penanganan bencana membutuhkan logistik dalam jumlah besar dan upaya ekstra karena keterbatasan akses serta stok yang sempat menipis.

“Harapan kita tentu kejadian besar seperti itu tidak terulang. Namun, kesiapsiagaan tetap harus dijaga agar pemerintah tidak gagap ketika menghadapi kondisi darurat,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila terjadi bencana berskala besar yang melebihi kapasitas logistik provinsi, Pemprov Kaltim masih memiliki opsi agar mengajukan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial.

“Jika stok di tingkat provinsi tidak mencukupi, kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.

Dari sisi anggaran, alokasi pembiayaan pemenuhan SPM kebencanaan di Kalimantan Timur berada pada kisaran Rp6 hingga Rp7 miliar per tahun. Nilai tersebut relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

“Walaupun anggaran mengalami koreksi cukup dalam, kami tetap mengoptimalkan pembiayaan agar pemenuhan SPM kebencanaan tetap terjaga sesuai standar,” pungkasnya. (yud)