KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur dinilai masih belum sepenuhnya optimal. Program nasional yang menjadi bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut belum menjangkau seluruh siswa yang membutuhkan, sehingga diperlukan penyesuaian agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran.
Secara umum, MBG mendapat respons positif karena dianggap mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Namun, di tingkat daerah, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait pendataan penerima manfaat, pemerataan distribusi, serta penentuan skala prioritas sekolah dan peserta didik.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, menilai MBG merupakan program yang sangat strategis, tetapi pelaksanaannya harus didahului dengan pemetaan yang matang.
Menurutnya, penentuan prioritas menjadi kunci agar bantuan benar-benar diberikan kepada anak-anak yang paling membutuhkan.
“Program ini sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang peserta didik, namun pelaksanaannya perlu diawali dengan pemetaan skala prioritas,” ujar Armin, Senin (26/1/2026).
Ia menegaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya menjadi kelompok utama penerima manfaat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ada sejumlah sekolah yang belum tersentuh program MBG, salah satunya SMK Pelayaran yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
“Sekolah-sekolah seperti itu seharusnya masuk dalam prioritas, mengingat kebutuhan siswa terhadap pemenuhan gizi cukup tinggi,” katanya.
Armin menilai evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan distribusi program berjalan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya duduk bersama lintas pihak guna menyusun pemetaan penerima manfaat secara objektif dan berbasis kebutuhan riil.
“Jangan sampai bantuan justru diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak masuk kategori membutuhkan,” tegasnya.
Untuk mendukung proses tersebut, Disdikbud Kaltim berencana mengirimkan surat resmi guna mendata sekolah-sekolah yang telah dan belum menerima program MBG. Selama ini, pihaknya mengaku belum memperoleh laporan lengkap terkait penyaluran program tersebut karena tidak dilibatkan langsung dalam struktur pengelolaan.
Secara organisatoris, Disdikbud hanya diikutsertakan dalam rapat-rapat koordinasi tanpa memiliki peran teknis. Oleh karena itu, Armin mengusulkan agar ada perwakilan Disdikbud yang ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan guna membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program.
“Kami perlu melihat secara langsung anak-anak mana yang membutuhkan dan wilayah mana yang harus diprioritaskan, karena di Samarinda sendiri masih ada sekolah yang belum menerima MBG,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa tujuan program untuk menjangkau seluruh sekolah sangat baik, namun selama pelaksanaannya belum merata, pemetaan prioritas harus menjadi langkah awal.
Untuk wilayah Samarinda, ia menyebut Kecamatan Palaran sebagai salah satu kawasan yang layak diprioritaskan terlebih dahulu.
“Apabila program ini belum bisa menjangkau semua sekolah, maka penentuan skala prioritas menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” pungkas Armin.(ns)
