KALTIMVOICE, SAMARINDA – Tanggal 5 September 2025 menjadi momentum yang dinantikan mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Itu adalah tenggat bagi DPR RI untuk segera mengumumkan sikap mengenai tuntutan aksi yang disuarakan 25 Agustus lalu.

Di Samarinda, desakan itu mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti. Ia menegaskan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang sebelumnya disuarakan pada aksi 1 September.

“Pastinya saya mendukung sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman aksi pada tanggal 1 September yang lalu. Karena bagaimanapun, kita sebagai perwakilan rakyat memang harus mengutamakan apa yang menjadi harapan-harapan dari masyarakat,” ujarnya, Jumat (5/9/25).

Dirinya juga menyinggung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim yang ditargetkan mencapai Rp21 triliun pada 2026. Menurutnya, anggaran sebesar itu harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kemarin kalau enggak salah dari 11 tuntutan mahasiswa memang ada beberapa poin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kaltim. Harapannya APBD ini benar-benar untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti isu nasional terkait lonjakan tunjangan DPR RI yang menuai kritik publik. Damayanti menilai hal itu perlu ditinjau ulang demi azas keadilan.

“Kalau saya secara pribadi terkait lonjakan tunjangan DPR RI memang perlu ditinjau ulang, apakah memang sesuai atau tidak. Artinya harus ada keseimbangan keadilan. Jangan sampai besar di DPR tapi kecil untuk masyarakat, itu tidak baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kritik mahasiswa harus dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang penting agar memastikan keuangan negara digunakan secara proporsional dan adil. (yud)