KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Di tengah target besar pemerintah membangun ribuan koperasi di seluruh Indonesia, sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, justru masih menghadapi kendala mendasar, yakni persoalan lahan.
Program pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa belum sepenuhnya berjalan mulus di wilayah deliniasi IKN tersebut. Sejumlah desa hingga kini belum bisa memulai pembangunan fisik karena status dan kesiapan lahan yang belum tuntas.
Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kecamatan Sepaku, Wahyudi mengatakan, sebagian besar desa memang telah bergerak melakukan pembangunan fisik koperasi. Namun masih ada beberapa wilayah yang tertahan akibat persoalan legalitas dan keterbatasan lahan.
“Sementara yang kami ketahui ada beberapa desa dan kelurahan di wilayah Sepaku, belum bisa melakukan membangun gedung koperasi mereka, karena terkendala dengan kesiapan dan status lahannya,” ujar Wahyudi, Minggu 22 Mei 2026 di Sepaku.
Kecamatan Sepaku sendiri menjadi salah satu wilayah strategis karena masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara. Kondisi tersebut membuat tata ruang dan penggunaan lahan di sejumlah desa memiliki tantangan tersendiri, terutama yang berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Wahyudi menjelaskan, dari total 11 desa di Kecamatan Sepaku, sebagian besar progres pembangunan KDKMP sudah berjalan cukup baik. Bahkan beberapa desa sudah mendekati tahap penyelesaian fisik bangunan.
Desa Semoi Dua, Argomulyo, Binuang, Bumi Harapan, Sukaraja, Sukomulyo, Karang Jinawi, dan Wonosari disebut telah memulai pembangunan, bahkan ada yang hampir rampung.“Tetapi Desa Bukit Raya, Tengin Baru, dan Telemow hingga belum memulai pembangunan karena persoalan lahan tadi,” ungkapnya.
Tak hanya desa, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kelurahan di Sepaku. Dari empat kelurahan yang ada, baru Kelurahan Maridan yang telah memiliki bangunan koperasi. Sementara Kelurahan Sepaku sudah berdiri secara fisik meski belum selesai sepenuhnya.
Adapun Kelurahan Mentawir dan Pemaluan hingga kini belum memasuki tahap pembangunan karena masih terkendala kesiapan lahan. Persoalan lahan menjadi tantangan serius karena pembangunan gedung koperasi membutuhkan area yang cukup luas. Pemerintah menetapkan kebutuhan lahan sekitar 600 meter persegi dengan dimensi bangunan 20 x 30 meter.
Kondisi itu menjadi kendala utama di beberapa desa yang lahannya terbatas atau masih berada dalam kawasan HGU perusahaan.
Wahyudi mencontohkan kondisi di Desa Telemow yang hingga kini belum bisa memulai pembangunan fisik koperasi karena berada di kawasan Hak Guna Usaha PT ITCI.“Di Desa Telemow yang berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT ITCI belum bisa melaksanakan pembangunan karena luas lahannya terbatas,” jelasnya.
Ironisnya, desa tetangga seperti Desa Binuang justru sudah lebih dulu berproses melakukan pembangunan fisik koperasi. Sementara Kelurahan Maridan bahkan telah menyelesaikan pembangunan gedung KDKMP. Ketimpangan progres pembangunan tersebut menunjukkan kesiapan lahan menjadi faktor paling menentukan dalam percepatan program koperasi di wilayah IKN.
Meski begitu, Wahyudi menegaskan dirinya hanya bertugas mendampingi tahapan awal pembentukan koperasi hingga Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Sedangkan pembangunan fisik dan pendampingan teknis koperasi ditangani oleh tim lain.“Iya, kami hanya sampai Musdesnya. KDKMP ada pendampingnya sendiri,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh keberadaan KDKMP di wilayahnya.
Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, terlebih di kawasan penyangga IKN yang sedang berkembang pesat.
“Kami tentu mendukung penuh keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Kami berharap koperasi dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya kepada wartawan.
Program nasional ini terus dikebut pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meresmikan sebanyak 1.061 KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu.
Peresmian dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagai simbol dimulainya penguatan koperasi desa secara nasional.
Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, sekitar 30 persen diharapkan sudah mulai beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. (jr)
