KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram) di Samarinda, Senin (23/2/2026), berujung dialog langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Pertemuan berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur setelah massa sempat memblokade Jalan Gajah Mada.
Sekitar pukul 14.40 Wita, mahasiswa mulai memadati gerbang kantor gubernur. Mereka menyampaikan orasi secara bergantian, mengibarkan bendera organisasi, serta membentangkan spanduk berisi tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam dialog tersebut, Rudy menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan yang disampaikan aliansi mahasiswa, terutama terkait evaluasi program pendidikan Gratispol. “Kami menerima, menyetujui, menyepakati seluruh tuntutan aliansi. Terutama evaluasi program Gratispol,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan soal janji “gratis semua” saat kampanye, Rudy menjelaskan adanya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membatasi skema pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT).
“Tadi soal anggaran, kenapa tidak sepenuhnya gratis? Saat kampanye memang gratis semua. Tapi setelah terpilih, ada aturan di Kemendagri yang tidak membolehkan semuanya ditanggung penuh,” jelasnya.
Ia merinci, untuk program studi dengan UKT di bawah Rp5 juta, biaya ditanggung 100 persen. Sementara untuk teknik dibatasi hingga Rp7 juta, dan kedokteran maksimal Rp15 juta dari total sekitar Rp25 juta.
Rudy juga menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas meski APBD Kaltim mengalami penurunan dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun. “Dengan APBD turun 7 triliun, kami tetap prioritaskan pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa skema bantuan UKT telah disiapkan dan mekanismenya disalurkan melalui masing-masing kampus. “Yang jelas, 5 juta sudah disiapkan platformnya, semua di universitas-universitas, baik swasta maupun negeri,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Geram, Angga, meminta pemerintah konsisten menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut. “Kami harapkan konsisten dari pemerintah pemprov untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati tadi. Jangan sampai cuma tanda tangan saja di kertas dan tidak melaksanakannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan tujuh tuntutan yang dibawa mahasiswa, yakni evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut kerusakan ekologis di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian praktik politik dinasti, jaminan perlindungan hak guru dan masyarakat adat, perlindungan kebebasan berekspresi, serta transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Angga menegaskan, mahasiswa tidak akan berhenti pada aksi hari itu saja. Mereka akan terus mengawal janji yang telah disampaikan gubernur agar benar-benar direalisasikan. “Langkah ke depannya untuk kami dari aliansi akan mengawal apa yang telah diterangkan oleh gubernur ini,” pungkas Angga. (mell)
