KALTIMVOICE, BALIKPAPAN – Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur 2025 kembali menyulut kontroversi. Forum yang seharusnya menjadi ajang demokrasi pemuda justru menuai kritik keras lantaran dinilai penuh kejanggalan dan minim keterbukaan.
Ketua BKPRMI Kaltim sekaligus Ketua TIDAR Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menegaskan KNPI seharusnya menjadi ruang pembelajaran politik yang sehat bagi generasi muda. Bukan malah mencederai prinsip demokrasi.
“Harusnya KNPI sebagai wadah berprosesnya pemuda-pemudi dalam rangka pendewasaan politik tidak melakukan hal-hal yang mencederai proses demokrasi dalam berorganisasi,” tegas Reza, Minggu (21/9/25).
Fakta di lapangan, kata Reza, menunjukkan indikasi pengondisian kepentingan. Dari 191 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berada di bawah naungan KNPI versi Ryano Panjaitan, hanya sekitar 70-an OKP yang diakomodir pada Musda kali ini. Padahal, banyak di antaranya memiliki legalitas dan hak suara resmi.
“Kalau tidak terbuka seperti ini buat apa diadakan Musda? Sama saja ini pengkondisian untuk menduduki sebuah jabatan. Kalau begini, kejadian seperti ini akan terus berulang,” sindirnya.
Ia menilai praktik ini justru memperlebar jarak antarpemuda di Kaltim. Alih-alih menjadi forum konsolidasi, Musda malah melahirkan fragmentasi dan memperkuat ego sektoral.“Hal seperti inilah yang membuat sulit bersatunya pemuda di Kaltim melalui KNPI, karena ada ego di antara masing-masing,” tambahnya. (yud)
