KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA–Menjelang keberangkatan calon jemaah haji Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan berbagai skenario mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama di tengah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur, H. Mohlis Hasan, menuturkan bahwa pemerintah akan menerapkan skema murur dan tanazul guna menjamin keselamatan serta kenyamanan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Ia menjelaskan, pihaknya telah diminta oleh Kementerian Haji dan Umrah pusat untuk mendata calon jemaah haji yang tergolong lanjut usia (lansia) serta jemaah dengan risiko tinggi (risti) dari sisi kesehatan.

“Pendataan ini penting sebagai dasar penerapan skema murur dan tanazul, yang bertujuan mengurangi kelelahan sekaligus menghindari kepadatan jemaah di titik-titik krusial selama pelaksanaan ibadah,” ujar Mohlis saat menjadi pembicara terkait  persiapan pelaksanaan Haji 2026, Minggu (5/4/2026)

Skema murur memungkinkan jemaah, khususnya lansia dan risti, tidak perlu bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Jemaah hanya singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan langsung menuju Mina. Langkah ini diharapkan dapat mengurai kepadatan serta meminimalisasi risiko kelelahan.

Sementara itu, skema tanazul diperuntukkan bagi jemaah yang berada di pemondokan dengan jarak relatif jauh, seperti di zona 5. Dalam skema ini, jemaah yang telah melaksanakan lontar jumrah tidak kembali ke tenda di Mina, melainkan langsung menuju hotel yang lokasinya lebih dekat dengan area Jamarat.

“Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempuh jarak yang lebih jauh untuk kembali ke tenda, sehingga lebih efisien dan aman, terutama bagi lansia dan jemaah risti,” jelasnya.

Mohlis menambahkan, jadwal keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Balikpapan dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. Kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 26 April 2026 mendatang. (Sumber: kaltimprov.go.id))