KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius melalui kegiatan presentasi peremajaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Metadata Statistik Sektoral (SIMATIK) yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Berlangsung di Ruang WIEK Kaltim, agenda ini mempertegas pentingnya modernisasi sistem data sebagai fondasi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini bukan hanya soal pemutakhiran aplikasi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat integrasi informasi antarlembaga pemerintah. Tim pengembang memaparkan sejumlah pembaruan, termasuk peningkatan keamanan sistem, optimalisasi antarmuka pengguna, serta fitur pemutakhiran metadata secara real time yang selama ini menjadi titik lemah karena proses lama masih bersifat manual.
Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Untung Maryono, menegaskan, SIMATIK memiliki peran vital dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia. “Stakeholder kami tidak hanya dari perangkat daerah, tetapi juga pihak swasta dan BPS. Kami juga bekerja sama dengan BPS untuk pengembangan SIMATIK,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut memastikan, data sektoral yang dikelola pemerintah daerah dapat dipertanggung jawabkan secara metodologis dan memenuhi standar nasional.
Dirinya juga menggaris bawahi tantangan klasik pada pengumpulan metadata, yakni minimnya kedisiplinan perangkat daerah dalam menginput data secara lengkap. Meski evaluasi dilakukan setiap tiga hingga enam bulan, masih terdapat sejumlah OPD yang belum optimal agar memperbarui data dan metadata, padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan berbasis data. “Kami berharap para Kepala OPD lebih memperhatikan pentingnya penyertaan metadata,” tegasnya.
Dari sisi keamanan, Diskominfo memperkuat SIMATIK melalui kerja sama dengan Bidang TIK dan tim keamanan siber (Sandi) agar perlindungan data lebih terjamin. Penguatan ini dianggap penting mengingat meningkatnya risiko kebocoran dan manipulasi data di era digital.
Penerapan Walidata pada platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) turut menjadi sorotan. Ia menjelaskan, kini setiap dokumen perencanaan, termasuk Renstra, harus didukung data valid sebelum dapat diinput. Aturan ini menuntut Kepala OPD untuk lebih peduli terhadap kelengkapan data, sementara operator perlu mendapatkan dukungan agar penginputan dapat berjalan sesuai standar Forum Satu Data.
Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kaltim M. Adrie Dirga Sagita, BPS Kaltim, serta perwakilan Britech, menandai komitmen bersama memperkuat fondasi data daerah demi pembangunan yang lebih akurat dan terukur. (yud)
