KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi Kaltim memastikan seluruh aspirasi mereka telah diterima oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan akan segera diteruskan ke Pemerintah Pusat. Kepastian itu disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) antara perwakilan Forum Aksi Kaltim dan anggota dewan di Samarinda.
Ketua Umum Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) Vendy Meru yang juga mewakili Forum Aksi Kaltim, menyampaikan apresiasi atas ruang komunikasi yang diberikan DPRD di berbagai tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menilai langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap perjuangan masyarakat daerah penghasil sumber daya alam. Menurut Vendy, seluruh poin aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional.
“Kami menghargai sikap terbuka dari para wakil rakyat. Semua aspirasi sudah diakomodasi dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa malam (11/11/2025).
Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Gubernur, serta pemangku kepentingan di daerah untuk memperkuat posisi dan mempercepat realisasi tuntutan tersebut.
Salah satu poin utama yang disuarakan Forum Aksi Kaltim adalah penolakan terhadap rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat. Vendy menegaskan bahwa Kaltim merupakan daerah penyumbang devisa besar bagi negara, terutama dari sektor pertambangan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim yang disetorkan ke pemerintah pusat mencapai sekitar Rp80 triliun. “Fakta ini memperlihatkan betapa besar kontribusi Kaltim terhadap ekonomi nasional. Maka, tidak sepatutnya daerah penghasil justru dirugikan,” tegasnya.
Vendy juga menyoroti ketimpangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan kondisi sosial masyarakat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mengingatkan, sebagai wilayah yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kaltim seharusnya menjadi contoh kesejahteraan daerah.
“Bagaimana mungkin provinsi kaya seperti Kaltim, justru banyak warganya masih hidup serba terbatas? Ini yang menjadi dasar perjuangan kami,” tambahnya.
Ia pun mendorong DPRD Kaltim untuk berperan aktif memperjuangkan kepentingan rakyat dan menilai sikap DPD RI terhadap persoalan ini masih belum menunjukkan komitmen yang jelas.
Forum Aksi Kaltim memberikan waktu tujuh hari kepada DPRD Kaltim untuk menindaklanjuti hasil RDP dengan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. “Kami memberi tenggat waktu seminggu agar dewan segera mengirimkan hasil pertemuan ini. Mereka adalah perwakilan rakyat, dan sudah semestinya menyuarakan kepentingan daerah,” tegas Vendy.
Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah nyata, Forum Aksi Kaltim berencana melakukan aksi besar berupa penutupan Sungai Mahakam sebagai bentuk protes. Menurut Vendy, aksi tersebut akan menjadi simbol penegasan bahwa Kaltim adalah daerah penopang ekonomi nasional yang tidak boleh diabaikan.
“Jika nanti pemerintah pusat meminta sungai dibuka kembali, itu pertanda Kaltim memang dibutuhkan negara. Namun, jika tidak ada reaksi, berarti keberadaan Kaltim belum dianggap penting dalam struktur ekonomi nasional,” jelasnya.
Vendy menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan Forum Aksi Kaltim sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat tanpa kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Ia menekankan, gerakan ini bersifat inklusif dan mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Kaltim. “Perjuangan ini murni demi kesejahteraan rakyat Kaltim, tanpa tendensi politik atau sentimen lain. Jika masyarakat hidup makmur, itulah keberhasilan perjuangan kita semua,” ujarnya.
Rapat dengar pendapat malam itu ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Kaltim akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Forum Aksi Kaltim berharap komitmen itu benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret yang berpihak pada rakyat dan kemajuan daerah.(ns)
