KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program unggulan Jospol yang diusung bersama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk periode 2025–2030 merupakan agenda strategis yang akan memberikan dampak luas bagi masyarakat.
Ia meyakini implementasi Jospol akan menghadirkan percepatan signifikan dalam peningkatan kualitas hidup warga Kaltim. Menurut Seno, Jospol dirancang sebagai program lintas sektor yang mampu memberikan efek berantai terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Inisiatif Jospol ini mencakup berbagai sektor sekaligus, sehingga implikasinya terhadap kualitas hidup dan perekonomian rakyat akan sangat terasa,” ujar Seno pada Sabtu (06/12/2025).
Bersama Gubernur Rudy Mas’ud, Seno Aji menetapkan dua program unggulan yang menjadi fondasi pembangunan daerah, yakni Gratispol dan Jospol.
Gratispol berfokus pada layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sementara Jospol diarahkan pada penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Program Jospol sendiri mencakup sembilan bidang strategis, mulai dari hilirisasi industri pertanian berbasis modernisasi, pengembangan teknologi dan inovasi untuk sektor perikanan, kelautan, industri, serta layanan publik.
Di bidang pendidikan dan sosial keagamaan, Jospol turut mengatur peningkatan insentif bagi guru sekolah umum, tenaga pengajar pesantren, dan penjaga rumah ibadah. Selain itu, Jospol juga mendorong pengembangan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital guna memperkuat UMKM.
Pengembangan pariwisata berbasis budaya desa, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, hingga percepatan pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, serta pelabuhan internasional turut menjadi bagian integral dari program ini.
Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, kegiatan industri, dan pariwisata juga masuk dalam prioritas Jospol, termasuk kemudahan investasi melalui insentif dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Seno menekankan bahwa pelaksanaan Jospol tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat, termasuk dalam aspek pembiayaan. “Sebagian besar kerusakan jalan yang parah itu merupakan ruas nasional maupun kabupaten. Untuk jalan provinsi, tingkat kerusakan saat ini tinggal sekitar 15 persen,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyelaraskan program pembangunan masing-masing dengan agenda besar Jospol. Dengan demikian, integrasi kebijakan dapat berjalan optimal dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
(Adv/DiskominfoKaltim/ns)
