KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Menjelang penghujung tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Meskipun tingkat inflasi pada September tercatat stabil di angka 2,16 persen, pemerintah menilai tekanan harga bisa meningkat jika distribusi dan pasokan tidak terjaga dengan baik.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan bahan pokok di kota ini masih dalam kategori aman. Namun, pihaknya terus memperkuat pemantauan agar situasi tetap terkendali di tengah dinamika cuaca dan potensi gangguan distribusi.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan pemerintah menjadi kunci agar lonjakan harga tidak terjadi secara tiba-tiba. “Saat ini stok bahan kebutuhan pokok masih cukup dan terpantau aman. Kendati demikian, kami tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap faktor cuaca dan kelancaran distribusi karena hal tersebut dapat memengaruhi pasokan pangan di masyarakat,” ujarnya baru-baru ini.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas, menuturkan bahwa pemerintah juga tengah menyoroti rendahnya keterbukaan data dari sebagian distributor terkait ketersediaan barang. Menurutnya, transparansi diperlukan agar langkah pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif.
“Kami mengharapkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan pihak Kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya. Dalam beberapa kasus, masih ditemukan distributor yang belum bersedia membuka data stok mereka, padahal hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga,” katanya.
Marnabas menambahkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran tetap stabil. Operasi pasar rutin juga disebut sebagai salah satu langkah efektif dalam menekan potensi kenaikan harga.
“Operasi pasar telah terbukti membantu menjaga keseimbangan harga. Setiap minggu kami melakukan pemantauan langsung ke tingkat distributor untuk memastikan pasokan berjalan lancar,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtani) agar memperkuat produksi lokal, khususnya untuk komoditas pertanian yang sering memicu inflasi seperti cabai. Pemerintah menilai, penguatan sektor hulu menjadi langkah penting untuk menekan fluktuasi harga.
“Komoditas seperti cabai dan bahan pangan lain yang harganya mudah bergejolak harus mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi pemicu inflasi,” tegas Marnabas.(ns)
