KALTIMVOICE, SAMARINDA – Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Agustus 2025 tercatat hanya 1,79 persen secara year-on-year. Angka ini jauh di bawah target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah di kisaran 0–3,5 persen, menunjukkan bahwa stabilitas harga di Bumi Etam masih terjaga dengan baik.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop & UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan salah satu kunci pengendalian inflasi adalah penerapan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini.

“Dengan EWS, kami bisa memprediksi komoditas mana yang berpotensi memicu inflasi, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya, saat ditemui usai rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/9/025).

Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat segera menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) ketika harga bahan pokok diperkirakan naik.

Komoditas seperti beras, minyak goreng, bawang merah, cabai, hingga telur menjadi prioritas karena kerap memengaruhi inflasi di Kaltim.

“Kalau ada indikasi harga beras atau minyak naik, operasi pasar langsung digelar untuk menekan harga kembali stabil,” tambahnya.

Heni menyebut, program ini dijalankan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, serta pemerintah kabupaten dan kota. Kolaborasi lintas sektor membuat langkah pengendalian harga berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Operasi pasar dan GPM saat ini masih berlangsung di Bontang dan Kutai Timur sejak awal pekan bersama pemerintah daerah untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat,” pungkas Heni. (ns)