KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai batas yang mengendalikan perilaku manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang. Perspektif tersebut disampaikan Muslimin, S.Sy., M.H., C.L.A., melalui pemikirannya tentang hukum sebagai instrumen pembatas hawa nafsu dalam berbagai dimensi kehidupan.
Dalam tulisannya berjudul Hukum Sebagai Batas: Manifestasi Pembatasan Hawa Nafsu dalam Berbagai Dimensi, Muslimin menjelaskan bahwa hingga kini belum ada definisi hukum yang disepakati secara universal oleh para ahli. Hukum dapat dipandang sebagai perintah penguasa, alat untuk mencapai keadilan, maupun instrumen rekayasa sosial.
Namun, menurutnya, esensi mendasar dari kehadiran hukum adalah sebagai batas agar hawa nafsu manusia tidak berkembang menjadi kekacauan.
Ia menguraikan bahwa fungsi hukum tersebut dapat dilihat melalui tujuh dimensi kehidupan. Pertama, dimensi personal, yakni hukum membatasi individu agar tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.
Kedua, dimensi interpersonal, yaitu menjaga hubungan antarmanusia dengan memastikan setiap individu menghormati hak orang lain. Kebebasan seseorang tidak boleh mengganggu kebebasan sesamanya.
Ketiga, dimensi birokrasi. Dalam hal ini, hukum menjadi pengendali bagi pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Keempat, dimensi politik. Hukum berperan membatasi kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip checks and balances menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam koridor aturan.
Kelima, dimensi penegakan hukum. Menurut Muslimin, aparat penegak hukum juga harus memiliki batas dalam menjalankan kewenangannya. Proses penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak asasi manusia atau bertindak di luar ketentuan.
Keenam, dimensi sosial-vertikal, yakni hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum harus menjadi pelindung rakyat dari kebijakan yang zalim serta memastikan kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan publik.
Sementara itu, dimensi ketujuh adalah global. Dalam hubungan antarnegara, hukum internasional diperlukan untuk mencegah negara yang lebih kuat menindas negara lain. Prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan perdamaian dunia menjadi bagian dari batas tersebut.
Muslimin menegaskan, memaknai hukum sebagai batas memberikan pemahaman bahwa hukum bukan sekadar teks dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hukum merupakan mekanisme pengendalian dalam kehidupan personal, sosial, birokrasi, hingga hubungan antarnegara.
Menurutnya, ketika hukum mampu menjalankan fungsinya sebagai batas bagi individu, pejabat, penguasa, aparat penegak hukum, hingga negara, maka keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan.
Sebaliknya, ketika batas-batas hukum mulai dikompromikan oleh kepentingan dan ketamakan kekuasaan, kondisi tersebut dapat mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.