KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Penguatan kualitas birokrasi kembali menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional serta Penyerahan SK Pengangkatan PPPK yang dipimpin langsung Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, di Gedung Olah Bebaya, Selasa (9/12/25).
Acara tersebut menjadi salah satu pelantikan terbesar sepanjang tahun, dengan 1.148 pejabat fungsional, 3.223 PPPK tahap II, serta 309 PPPK paruh waktu resmi dikukuhkan. Pemerintah menilai penambahan aparatur ini menjadi langkah penting agar memperkuat pelayanan publik di seluruh sektor.
Dirinya menekankan, aparatur pemerintah, baik ASN maupun PPPK, memiliki peran strategis sebagai garda depan pelayanan publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun semangat kerja yang profesional, adaptif, dan berlandaskan integritas.
“Kerja keras tidak akan mengecewakan hasilnya. Namun, harus diiringi kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas agar hasilnya tak terbatas,” ujarnya.
Salah satu pesan yang paling ditekankan adalah disiplin. Menurut Gubernur, disiplin bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi bagi aparatur agar mampu mengejar tuntutan kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia memperingatkan, tanpa disiplin, berbagai program pemerintah akan sulit mencapai target.
Ia juga menegaskan, penempatan pegawai fungsional serta PPPK telah didesain agar menjawab kebutuhan riil organisasi. Dengan pengisian jabatan berbasis kompetensi, ia berharap pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, pertanian, hingga pekerjaan umum dapat berjalan lebih efektif.
“Energi besar yang dikeluarkan dalam bekerja akan kembali kepada kita dalam bentuk hasil yang sepadan,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, para asisten, serta jajaran kepala perangkat daerah. Kehadiran pimpinan daerah tersebut menunjukkan komitmen kolektif dalam mendorong profesionalisme aparatur sebagai bagian dari percepatan pembangunan menuju Kaltim yang lebih responsif dan modern.
Pelantikan tersebut menandai langkah lanjutan Pemprov Kaltim agar memastikan birokrasi mampu bertransformasi dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama menjelang era Indonesia Emas 2045. (yud)
