KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Sejumlah mahasiswa tergabung dalam aksi Indonesia Darurat, Kaltim Bergerak menggelar unjuk rasa di kawasan Lampu Merah Simpang Tiga Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, Kamis (18/6/2026).
Aksi yang diinisiasi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jilid II itu mengangkat sejumlah isu nasional hingga daerah. Massa menilai kondisi ekonomi masyarakat semakin tertekan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Humas GERAM Jilid II, Maulana Faiq Maftuh, mengatakan aksi tersebut membawa lima tuntutan utama. Mulai dari penurunan harga BBM dan bahan pokok, penghentian represivitas aparat, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian pemborosan APBN dan APBD, hingga mendesak hak angket segera diparipurnakan.
“Kami meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok karena kondisi ini semakin memberatkan masyarakat,” ujar Maulana dalam orasinya.
Selain persoalan ekonomi, massa juga menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer di ruang-ruang sipil. Mereka meminta pemerintah mengembalikan fungsi militer sesuai tugas utamanya.
“Kami meminta segera hentikan represivitas aparat dan kembalikan militer ke ranah-ranah militer, bukan masuk ke ruang-ruang sipil,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, GERAM turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Menurut mereka, program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Maulana menilai masih ditemukan kasus makanan yang tidak layak konsumsi diterima peserta didik, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. “Kami melihat masih banyak kekurangan dan kecacatan dalam pelaksanaan program ini. Masih ada laporan anak-anak menerima makanan yang tidak layak,” katanya.
Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut mereka, sejumlah implementasi program tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut, massa juga mengkritik penggunaan anggaran negara yang dinilai belum efisien. Mereka meminta pemerintah lebih fokus menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah dibanding meluncurkan program-program yang dianggap belum menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain membawa isu nasional, peserta aksi turut mengangkat persoalan politik yang berkembang di daerah. Mereka mendesak agar hak angket yang selama ini bergulir tidak kembali ditunda dan segera dibawa ke rapat paripurna.
“Jangan tunda lagi hak angket dan segera paripurnakan. Kami menilai masyarakat terus dibodohi dan diberi janji-janji tanpa kepastian,” ucapnya.
Maulana menjelaskan pemilihan lokasi aksi di Simpang Tiga Jalan Slamet Riyadi bertujuan agar pesan yang mereka bawa dapat langsung diterima masyarakat luas.
Menurutnya, salah satu tujuan utama aksi adalah memberikan pemahaman kepada publik mengenai dampak kenaikan harga BBM yang mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk munculnya kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar tertentu di tingkat masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa dampak kenaikan BBM itu nyata. Di berbagai daerah harga bahan bakar mulai naik dan kelangkaan mulai dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (mell)
