desain sukseskan kukar idaman terbaik

ESDM Kaltim Sebut Kuota BBM Cukup, Antrean Dipicu Distribusi Tak Optimal dan Pengetap

whatsapp image 2026 10 22 at 11.54.08
SPBU di Jalan Kadrie Oening, Samarinda. (Foto: mell/Kaltimvoice.id)

KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai persoalan mengularnya antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan semata akibat kekurangan kuota.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto mengatakan konsumsi BBM bersubsidi di Kaltim mendekati kuota yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia menilai persoalan utamanya berada pada distribusi yang belum optimal.

“Jadi pada prinsipnya kuota itu cukup saja, hanya memang distribusinya yang belum optimal,” ujar Bambang belum lama ini.

Bambang menyebut distribusi yang tidak optimal dapat terjadi di tingkat SPBU. Persoalan tersebut kemudian diperparah praktik pengetapan BBM bersubsidi yang membuat penyaluran tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Distribusi yang belum optimal itu pertama bisa terjadi di operasional SPBU, kemudian juga ada kecurangan-kecurangan para pengetap dan sebagainya. Itu yang harus diawasi,” tegasnya.

whatsapp image 2026 10 22 at 11.54.08 (1)
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. (Foto: mell/Kaltimvoice.id)

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menunjukkan konsumsi riil Kaltim berada di kisaran 97 persen dari kuota yang diberikan. Angka itu menjadi dasar ESDM Kaltim menyebut alokasi yang tersedia sebenarnya masih mencukupi.

“Setelah kita lihat data BPH Migas memang ternyata konsumsi riil itu memang mendekati angka yang diberikan tadi. Jadi, pendekatannya sampai 97 persen,” bebernya.

Karena itu, Bambang meminta persoalan distribusi menjadi perhatian utama. Pengawasan diperlukan untuk menekan praktik pengetapan sekaligus memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai peruntukannya.

Selain pengetap, penggunaan QR Code yang tidak sesuai kendaraan juga menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Praktik tersebut dinilai berpotensi membuat penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

“Banyak pengetap-pengetap dan kemudian yang memang harus diselesaikan seperti penggunaan QR Code yang mungkin tidak sesuai dengan mobil dan kendaraan,” jelasnya

Di sisi lain, kepastian kuota BBM bersubsidi Kaltim untuk 2027 belum diketahui. Pengusulan masih akan diformulasikan melalui Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Kaltim dengan melibatkan perangkat teknis terkait.

“Kalau kebutuhan ini semua diformulasikan di Biro Ekonomi,” tandas Bambang Arwanto. (mell)

Share:

Facebook
Telegram
WhatsApp
X

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *