KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Struktur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda dinilai sudah tidak lagi ideal. Komisi II DPRD Samarinda mengusulkan dinas tersebut dipisah menjadi dua organisasi perangkat daerah agar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berjalan lebih fokus dan optimal.
Usulan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Samarinda bersama Disporapar yang membahas realisasi kegiatan dan keuangan triwulan II tahun anggaran 2026 serta rencana kerja tahun 2027, Rabu (1/7/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan hasil evaluasi menunjukkan Disporapar saat ini memikul tanggung jawab yang cukup besar karena membawahi urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang berada di bawah tiga kementerian berbeda. Di sisi lain, dukungan anggaran yang dimiliki dinilai belum memadai.
“Rekomendasi kami dari hasil pertemuan hari ini adalah mendorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.
Menurut Iswandi, penguatan sektor pariwisata akan sulit dicapai apabila organisasi dan anggarannya tidak ikut diperkuat. Padahal, pemerintah kota terus mendorong pengembangan destinasi dan kawasan wisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kalau pemerintah ingin mendorong pariwisata, sementara anggaran dinas yang mengurusnya sangat kecil, tentu menjadi tidak sejalan,” katanya.
Selain pemisahan organisasi, Komisi II juga meminta alokasi anggaran sektor pariwisata ditinjau kembali pada pembahasan APBD 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi wisata dan ekonomi kreatif Samarinda dapat dikelola lebih maksimal.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut menyoroti pengelolaan aset olahraga milik pemerintah kota yang hingga kini belum sepenuhnya diserahterimakan kepada Disporapar. Salah satunya kawasan Stadion Segiri yang masih terkendala proses administrasi.
Kondisi itu berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan sejumlah fasilitas penunjang, termasuk ruko-ruko di kawasan stadion yang hingga kini masih kosong.
“Status asetnya belum selesai sehingga pengelolaannya juga belum maksimal. Ini akan kami tindak lanjuti,” ucap Iswandi.
Di luar sejumlah catatan tersebut, Komisi II tetap mengapresiasi kinerja Disporapar sepanjang semester pertama 2026.
Realisasi anggaran telah mendekati 50 persen, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,4 miliar telah terealisasi sekitar Rp750 juta atau lebih dari separuh target tahun berjalan.
“Potensinya sebenarnya besar. Tinggal bagaimana kelembagaan dan dukungan anggarannya diperkuat agar sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif bisa berkembang lebih optimal,” tutupnya. (mell/Adv7/dprdsamarinda)
