KALTIMVOICE.ID, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) membidik penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tiga bulan terakhir 2026, meski menyadari bahwa target tersebut tidak mudah dicapai dalam waktu yang tersisa.
Kepala Distransnaker Kukar Dendy Irwan Fahriza mengatakan bahwa pihaknya tetap berupaya menggerus angka pengangguran dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Menurutnya, target penurunan TPT menjadi salah satu fokus utama Dinas Transnaker Kukar pada sisa waktu pelaksanaan program 2026.
“Yang jelas, kalau sesuai target mungkin tidak tercapai, tapi kami punya tekad akan tetapi menggerus beberapa persen dari tingkat pengangguran terbuka,” katanya di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (2/10/2026).
Upaya tersebut dilakukan dengan membuka lebih banyak akses ketenagakerjaan bagi masyarakat Kukar. Perluasan akses kata dia, menjadi penting karena masih ada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan kerja.
Dinas Transnaker Kukar secara khusus akan berupaya menjangkau masyarakat yang berada dalam kelompok kemiskinan, termasuk masyarakat pada desil 1 hingga 5.
“Kita akan berusaha memberikan akses ketenagakerjaan yang selama ini sangat sulit didapat oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang ada di kantong kemiskinan, desil 1 sampai dengan 5,” tuturnya.
Akses ketenagakerjaan tersebut tidak hanya diarahkan pada pekerjaan di sektor formal. Pasalnya, pemerintah juga mulai menyiapkan pendekatan yang dapat menjangkau sektor informal sebagai bagian dari strategi penanganan pengangguran.
Namun, untuk jangka pendek hingga akhir 2026, Dinas Transnaker Kukar akan lebih dahulu memfokuskan intervensi pada sektor formal.
Dalam tiga bulan terakhir tahun ini, pihaknya berupaya menyediakan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
“Kalau dalam jangka pendek ini, sisa tiga bulan ini, kita berfokus di sektor formal,” jelasnya.
Strategi tersebut dilakukan dengan mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha dengan sumber daya manusia lokal yang tersedia.
Dengan demikian, penanganan pengangguran tidak hanya berorientasi pada jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan.
Dendy menegaskan bahwa upaya menekan pengangguran juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Karena itu, Distransnaker Kukar mendorong kolaborasi dan sinergi dengan badan usaha agar lebih banyak peluang ketenagakerjaan yang dapat dibuka bagi masyarakat.
“Kami sadar kalau semuanya bermuara dan berharap support dari APBD, kita akan sulit untuk mencapai tujuan. Makanya kita harus berkolaborasi dan bersinergi,” tuturnya.
Selain menggandeng dunia usaha, Dinas Transnaker Kukar juga mulai membuka akses terhadap sejumlah program pemerintah pusat. Salah satunya pelatihan kompetensi yang menyasar masyarakat, termasuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Program ini dilaksanakan melalui dukungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dinas Transnaker berupaya menindaklanjuti dan mengkolaborasikan program tersebut agar dapat dimanfaatkan tenaga kerja lokal.
Tak hanya itu, Dinas Transnaker juga akan mendorong perusahaan di Kukar untuk terlibat dalam program Magang Nasional batch 3. Program ini memiliki kuota yang meningkat hingga sekitar 75 ribu peserta secara nasional, dengan uang saku peserta ditanggung Kementerian Ketenagakerjaan.
Dendy mengatakan, berbagai akses tersebut sedang dirintis pada sisa tiga bulan 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi strategi ketenagakerjaan yang lebih luas pada 2027.
“Jadi kita buka semua saluran-saluran ketenagakerjaan, kita rintis di tiga bulan ini. Nanti kita akselerasi lebih tinggi di 2027,” tutupnya.
(Ln/Adv49/Kukar)
