KALTIMVOICE ID, SAMARINDA – Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura kembali menegaskan perannya sebagai penjaga marwah dan sejarah Kalimantan Timur. Dalam pertemuan silaturahim dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada Samarinda, para kerabat Kesultanan menyampaikan sejumlah pandangan dan harapan terkait arah pembangunan daerah.
Kerabat Kesultanan mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap pelestarian adat dan budaya melalui berbagai bentuk dukungan kegiatan Kesultanan. Namun, mereka juga berharap Pemprov tetap menjadi payung bagi seluruh suku di Tanah Kutai tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang telah lama menjadi perekat masyarakat.
“Kami kini paham setelah mendengar penjelasan Pak Wagub, bahwa rencana pembangunan pendopo masih berupa usulan. Sejak dulu masyarakat Jawa dan suku-suku lain telah hidup berdampingan dengan Kesultanan Kutai. Kami mendukung langkah yang memperkuat persatuan itu, selama tetap menghormati adat Kutai,” ujar Adji Mustawan, bergelar Adji Pangeran Temenggung Pranoto, yang juga putra Gubernur pertama Kaltim.
Selain menyampaikan pandangan kebudayaan, pihak Kesultanan juga menyoroti pengelolaan aset sejarah. Mereka meminta agar pengelolaan Museum dan Ketopong Kutai yang saat ini berada di bawah Pemprov dikembalikan kepada Kesultanan.
Menurut mereka, kedua aset tersebut bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol perjuangan dan identitas masyarakat Kutai. Tak hanya itu, pada pertemuan tersebut juga mengemuka aspirasi agar Kaltim mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, terutama terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang dan migas.
Para kerabat menilai pengurangan DBH merupakan kebijakan yang tidak adil bagi daerah yang telah lama berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. “Kaltim sudah memberikan andil besar dengan PDRB mencapai 900 triliun rupiah per tahun. Sudah sewajarnya Kaltim mendapat porsi lebih besar untuk kemakmuran rakyatnya,” tegas Adji Mustawan.
Pasa pernyataan sikapnya, Kerabat Kesultanan Kutai juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar mempertimbangkan pengembalian status Daerah Istimewa Kutai atau memberikan otonomi khusus bagi Kalimantan Timur.
“Kaltim adalah anak baik yang selalu ikhlas berbagi hasil kepada seluruh wilayah republik ini. Kini saatnya republik memberi perhatian lebih kepada Kaltim, sebagai wilayah bersejarah dan gerbang Ibu Kota Negara,” pungkasnya. (yud)