KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Persetujuan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menyingkap kondisi keuangan Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun total anggaran meningkat, tetapi ada penurunan dari target pendapatan daerah.

DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim menyepakati besaran RAPBD 2025 melalui rapat paripurna ke-39 di Gedung DPRD Kaltim pada Jumat, 26 September 2025. Dalam paparan dokumen, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp20,10 triliun harus direvisi menjadi Rp19,14 triliun.

Artinya, ada penurunan Rp950,76 miliar. Meski begitu, belanja daerah justru mengalami kenaikan cukup besar, dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun. Kondisi ini menimbulkan selisih yang ditutup dari sektor pembiayaan. Penerimaan pembiayaan naik drastis dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak berubah dan tetap di angka Rp50 miliar.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan bahwa meski pendapatan turun, pembangunan daerah tidak boleh terhambat.

“Secara nominal, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disetujui bersama dan diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan prioritas pembangunan yang kita laksanakan secara berkesinambungan,” ucapnya.

Sri menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD perubahan berjalan mulus berkat komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif. Sinergi ini dianggap kunci agar penurunan pendapatan tidak mengganggu realisasi program kerja.

“Kerja sama harmonis antara Pemprov Kaltim dengan DPRD yang telah terjalin selama ini dapat mendukung kelancaran pembangunan. Harapannya, kondisi yang lebih baik bisa diwujudkan di masa depan demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” sambungnya.

Selain menyoroti dinamika pendapatan dan belanja, Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pembahasan hingga tahap persetujuan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk masyarakat, yang terus mendukung agenda pembangunan daerah,” pungkasnya. (ns)