KALTIMVOICE, SAMARINDA – Tingginya estimasi biaya yang diajukan konsultan untuk pemanfaatan gedung eks Plaza 21 mendapat perhatian serius dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia meminta agar rancangan proyek tersebut dikaji ulang sehingga angka yang muncul lebih masuk akal.
Andi membandingkan besaran anggaran yang ditawarkan konsultan dengan rencana investasi swasta sebelumnya. “Dari dua opsi yang ditawarkan saya masih menilai anggarannya terlalu tinggi. Sebelumnya, rencana investor swasta yang ingin mengubah eks Plaza 21 menjadi hotel hanya membutuhkan kurang lebih Rp35 miliar dengan 119 kamar dan tiga lantai parkir,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).
Konsultan merancang dua skema berbeda: membongkar total bangunan lama dan membangun struktur tiga lantai dengan kebutuhan dana sekitar Rp67 miliar, atau tetap mempertahankan bangunan eksisting dengan penguatan di sejumlah titik, yang memakan biaya sekitar Rp55 miliar.
Menurutnya, angka tersebut terlampau besar. dia mengaku memahami bahwa perhitungan biaya pemerintah berbeda dengan swasta karena harus berpedoman pada harga perkiraan satuan (HPS). Namun, tingginya standar tidak boleh membuat proyek menjadi boros.
“Saya minta dilakukan analisis teknis lebih detail. Kalau memungkinkan tidak perlu membongkar seluruh struktur cukup melakukan penguatan di bagian penting. Dengan begitu bangunan eksisting masih bisa dipakai dan biaya bisa ditekan,” terangnya.
Selain mengusulkan opsi penguatan struktur, wali kota juga menyinggung kemungkinan renovasi terbatas seperti pembaruan tampilan luar dan penataan interior, agar gedung tetap layak difungsikan sebagai area parkir.
Ia pun memberi tenggat waktu agar konsultan menyusun perhitungan ulang dengan angka yang dinilai lebih rasional. “Dulu angkanya bahkan lebih mahal dari Rp67 miliar, sekarang sudah turun jadi Rp55 miliar. Tapi menurut saya tetap tinggi. Karena itu saya minta dua minggu lagi dipaparkan ulang dengan angka yang lebih mencerminkan kepatuhan aturan sekaligus efisiensi perencanaan,” tegasnya.
Meski fungsi bangunan nantinya ditargetkan sebagai gedung parkir, arah kebijakan Pemkot saat ini lebih menitikberatkan pada bagaimana mengelola proyek dengan efisiensi biaya yang tetap sejalan dengan regulasi. (ns)
