KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti masih kuatnya budaya feodalisme dan praktik “titip-menitip” dalam dunia pendidikan saat membuka Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang PAUD, SD dan SMP Kota Samarinda, Senin (25/5/2026) di Arutala Ballroom Bapperida.

Menurutnya, persoalan pendidikan bukan lagi sekadar soal kuota atau mekanisme penerimaan siswa baru, melainkan menyangkut integritas sistem dan budaya masyarakat yang selama ini masih ingin mencari jalan pintas agar anak bisa masuk ke sekolah tertentu.

Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda ingin memastikan sistem penerimaan murid baru berjalan objektif, profesional, transparan, serta bebas dari manipulasi data maupun praktik diskriminatif. “Kalau terjadi titipan anak harus sekolah di sekolah tertentu atau mendapat pelayanan tertentu, maka itu pasti akan menimbulkan diskriminasi,” tegasnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini sengaja diperketat melalui petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penerimaan, prosedur seleksi, kuota hingga saluran pengaduan masyarakat agar lebih mudah diakses.

Menurutnya, sistem yang berintegritas menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Andi Harun juga mengakui, fenomena orang tua yang berlomba memasukkan anak ke sekolah tertentu tidak lepas dari belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk di Samarinda.

Kondisi itu, kata dia, memunculkan persepsi bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan, sementara sekolah lain dipandang kurang berkualitas. “Semua ingin masuk ke sekolah yang dianggap bagus. Problem dasarnya memang pemerataan pendidikan bermutu yang belum sepenuhnya hadir,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan dari megahnya bangunan sekolah atau fasilitas fisik semata. Menurutnya, sekolah yang belum direhabilitasi pun tetap bisa menghadirkan pendidikan berkualitas jika didukung tenaga pendidik yang baik dan sistem yang sehat.

Ia menilai, persoalan pendidikan justru semakin rumit ketika budaya feodalisme masih dipelihara, termasuk praktik menyuap, menggunakan kedekatan hubungan politik, maupun pendekatan tak profesional demi meloloskan siswa ke sekolah favorit.

“Kalau masyarakat masih ingin menyuap, ingin nitip anak lewat pendekatan politik atau kekeluargaan, maka sulit juga menghadirkan sistem pendidikan yang benar-benar berintegritas,” katanya.

Meski begitu, Andi Harun menegaskan perubahan harus dimulai dari pemerintah sebagai penyelenggara. Ia memastikan Pemkot Samarinda ingin membangun sistem yang menutup ruang praktik-praktik semacam itu.

“Kita mungkin tidak bisa menghapus budaya feodalisme secara sempurna. Tapi pemerintah harus mulai duluan. Yang mau disuap jangan bersedia, yang menyelenggarakan pendidikan harus berintegritas.” pungkasnya. (mell)