KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesiapsiagaan Bencana yang melibatkan seluruh 10 kabupaten/kota.

Dorongan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi dan longsor, terlebih setelah kejadian serupa melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh.

Menurut Andi, penanggulangan bencana tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan teknis semata. Ia menilai bahwa berbagai bencana yang terjadi saat ini merupakan akibat panjang dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Penanganan banjir maupun longsor tidak cukup mengandalkan pendekatan teknis seperti membangun drainase. Situasi ini merupakan konsekuensi jangka panjang dari terganggunya keseimbangan alam,” ucap Andi Harun, Senin (8/12/2025).

Sebagai bagian dari kontribusi pemikiran, Andi mengungkapkan bahwa dirinya tengah menyusun sebuah tulisan ilmiah untuk memperkuat literatur dan memperluas cakrawala publik terkait persoalan kebencanaan. “Saya sedang menyiapkan tulisan ilmiah yang dapat menjadi bahan kajian bersama agar pemahaman terhadap persoalan ini semakin komprehensif dan mendorong peran semua pihak,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa peringatan dari BMKG serta rangkaian bencana di berbagai daerah menjadi alarm penting bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah dan sektor.

Karena itu, ia berharap Gubernur Kaltim dapat segera menginisiasi pertemuan besar tersebut. “Sejak pekan lalu saya telah menyampaikan pentingnya seluruh kabupaten/kota duduk bersama. Saya berharap Bapak Gubernur dapat memimpin forum itu,” katanya.

Andi menilai bahwa Rakornis harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, TNI-Polri, BNPB dan BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, hingga kelompok relawan. Menurutnya, sinergi semacam ini tidak lagi dapat ditunda. “Rapat koordinasi yang komprehensif sangat diperlukan. Jika dibutuhkan, seluruh sektor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana harus diikutsertakan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penanganan bencana tidak boleh dilakukan secara terpisah antarwilayah karena hal itu berpotensi membuat respons menjadi tidak selaras. Andi menekankan bahwa arahan pemerintah pusat dan kerangka regulasi nasional menggariskan pendekatan pentahelix sebagai dasar penanggulangan bencana.

“Kita bisa saja bekerja sendiri, tetapi tanpa koordinasi yang baik langkah-langkah yang dilakukan akan berjalan otomatis tanpa kendali dan tidak sinkron. Padahal kerangka nasional sudah jelas: penanganan bencana berbasis pentahelix,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan ego sektoral dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam menghadapi potensi bencana, baik force majeure maupun cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.

Di sisi lain, Andi turut mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan, termasuk mempertimbangkan alternatif tempat tinggal sementara bila terjadi anomali cuaca.

Ia juga mendorong warga untuk aktif membantu upaya pengendalian banjir di lingkungan masing-masing. “Kondisi ini sudah sangat mendesak, sehingga kita perlu segera duduk bersama,” pungkasnya.(ns)