KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Samarinda pada Rabu (22/10/2025) kembali menyingkap persoalan klasik yang belum terselesaikan, banjir. Air meluap di berbagai kawasan, menutup akses jalan utama, dan merendam sejumlah permukiman warga.
Di beberapa titik, longsor hingga kerusakan atap rumah juga dilaporkan akibat terpaan angin kencang. Situasi ini menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian banjir di Kota Tepian masih jauh dari kata rampung. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun kembali menghadapi sorotan publik atas kinerja dalam menata sistem drainase dan pengendalian air di wilayah rawan genangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pengendalian banjir masih menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia mengatakan, berbagai langkah strategis terus dijalankan secara kolaboratif bersama DPRD serta pemerintah daerah tetangga Samarinda.
“Progresnya masih berjalan. Tadi juga kami diskusikan dengan teman-teman DPRD,” ujar Andi Harun, Jumat (24/10/2025).
Salah satu kabar baik datang dari hasil pembahasan antara DPRD Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam komunikasi tersebut, pihak Kukar menyatakan kesediaannya membangun kolam retensi di wilayah perbatasan, tepatnya di area setelah Bandara APT Pranoto.
Fasilitas itu diharapkan dapat menahan limpasan air dari hulu agar tidak langsung mengalir ke Samarinda. “Kutai Kartanegara bersedia membangun kolam retensi di daerah setelah APT Pranoto, atau tepatnya di perbatasan Kukar-Samarinda,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Andi Harun juga membeberkan hasil koordinasinya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Seluruh usulan yang disampaikan Pemkot, kata dia, sepenuhnya berorientasi pada percepatan proyek penanganan banjir.
“Kemarin kami ke Pak Menteri PUPR dan semua usulan yang kami ajukan seratus persen adalah upaya pengendalian banjir,” ujarnya.
Salah satu proyek besar yang tengah dikejar ialah pembangunan sifail di aliran Sungai Karang Mumus (SKM), dengan estimasi biaya mencapai Rp900 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan belasan pompa air, rumah pompa, serta kolam retensi tambahan di kawasan sistem SKM.
“Kita membutuhkan belasan pompa air, rumah pompa, dan juga beberapa buah lagi kolam retensi yang harus dibangun di daerah sistem Karang Mumus,” terangnya.
Langkah lain yang sedang diusulkan ialah peningkatan kapasitas tampung waduk yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah 4, termasuk Waduk Benanga Lempake.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan potensi luapan air di wilayah permukiman padat penduduk.
Di sisi lain, Andi Harun juga menjelaskan bahwa sebagian proyek penanggulangan banjir masih dalam proses pengerjaan. Namun, curah hujan ekstrem kali ini, menurutnya, berada di luar perkiraan dan menyebabkan sistem yang ada belum mampu menahan beban air secara maksimal.
“Kami dapat laporan curah hujan sebesar 193 mililiter per detik. Jauh lebih besar daripada peristiwa yang terjadi pada Februari dan Maret, yaitu sebesar 180 mililiter per detik,” jelasnya.
Dengan nada rendah, Wali Kota Samarinda itu juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang kembali terdampak genangan air.
Ia mengakui bahwa penanganan banjir memang belum sepenuhnya tuntas meski berbagai proyek telah berjalan. “Lebih dari itu, tentu saya harus minta maaf. Lagi-lagi minta maaf atas belum selesainya kegiatan penanggulangan banjir,” tuturnya.
Meski begitu, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah tidak berhenti bekerja. Ia memastikan seluruh instansi terus bergerak dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi agar target pengendalian banjir di Samarinda bisa segera tercapai. “Kita terus bergerak, terus melakukan kegiatan, dan tidak akan pernah berhenti terhadap prioritas ini. Mudah-mudahan semua sirkel berjalan berfungsi sesuai dengan tingkatan masing-masing,” pungkasnya. (ns)
