KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan perombakan besar di lingkup pejabat eselon II. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di sejumlah jabatan kepala dinas sebagai imbas pejabat yang telah memasuki masa purnatugas maupun tersangkut persoalan hukum.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa proses seleksi dan verifikasi administrasi bagi calon pejabat definitif telah dimulai. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan tersebut rampung pada akhir Oktober 2025 agar posisi-posisi penting dapat segera terisi dan fungsi pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Proses seleksi sedang berlangsung. Saat ini tahapan verifikasi administrasi masih berjalan dan kami berharap pada akhir Oktober seluruhnya sudah tuntas, sehingga pejabat definitif bisa segera ditetapkan,” tutur Seno, Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat beberapa jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijalankan oleh pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt).
Kondisi ini, kata dia, disebabkan oleh masa pensiun sejumlah pejabat serta adanya kasus hukum yang menimpa sebagian lainnya. Salah satu posisi yang masih menunggu pengisian adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.
Untuk sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Faisal dipercaya menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dispora. “Posisi itu harus segera diisi agar aktivitas di Dispora tidak terganggu. Karena itu kami menunjuk sementara Bapak Faisal untuk memastikan program tetap berjalan,” ujar Seno.
Sebelumnya, jabatan Kepala Dispora ditempati oleh Agus Hari Kesuma yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2023. Kasusnya tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim sejak pertengahan September lalu.
Selain Dispora, kekosongan jabatan juga terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah Ismiati memasuki masa pensiun pada akhir September, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seiring berakhirnya masa tugas Anwar Sanusi.
Di sisi lain, rotasi jabatan di lingkungan Pemprov juga mulai berjalan. Irhamsyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) kini diangkat menjadi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Sementara itu, posisi Kadishub untuk sementara dijabat oleh Heru Santosa. “Banyak pejabat eselon II yang telah mencapai batas usia pensiun sehingga harus segera dilakukan pengisian agar kinerja perangkat daerah tidak terhambat,” ucap Seno.
Ia menambahkan, pengisian jabatan akan lebih dahulu dilakukan melalui mekanisme rotasi internal antarpejabat di lingkungan Pemprov. Namun demikian, peluang bagi pejabat dari kabupaten/kota lain tetap dibuka apabila dibutuhkan. “Prioritas kami tentu dari internal Pemprov, tetapi jika ada posisi yang memerlukan kompetensi khusus dan belum tersedia di dalam, maka kemungkinan dari luar daerah juga terbuka,” jelasnya.
Seno menekankan pentingnya kehadiran pejabat definitif di setiap OPD untuk menjaga stabilitas kinerja pemerintahan. Ia menilai, percepatan penataan struktur kelembagaan menjadi hal mendesak, terutama menjelang masa transisi menuju pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jangan sampai posisi strategis dibiarkan terlalu lama kosong karena dapat menghambat pelaksanaan program. Kami menargetkan seluruh jabatan penting segera terisi agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif,” pungkasnya.(ns)
