Inspektur Tambang Kementrian Sambangi Lokasi PT Singlurus Pratama, Investigasi Longsor Samboja Barat Berlanjut

img 20251016 wa0009
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto (yud/kaltimvoice.id)

KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serius menindaklanjuti kasus longsor di area tambang batu bara milik PT Singlurus Pratama di Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar). Insiden tersebut sempat memutus akses jalan utama warga dan kini tengah dalam proses investigasi Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto mengungkapkan, tim dari Kementerian ESDM telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Langkah ini mencakup peninjauan lapangan serta audit dokumen perizinan dan lingkungan perusahaan.

“Inspektur Tambang sudah di lapangan dan sedang memeriksa dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta izin lain yang berkaitan dengan operasional tambang,” kata Bambang, Rabu (15/10/25)..

Hasil pantauan sementara menunjukkan bahwa area tambang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Menurut Bambang, terdapat titik tambang yang berjarak hanya sekitar 100 meter dari rumah penduduk sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.

“Di sepanjang jalan itu memang ada aktivitas tambang di kanan dan kiri. Karena itu kami minta investigasi dilakukan untuk memastikan apakah lokasi itu masih dalam batas aman,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil investigasi akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat agar menentukan sanksi. Jika ditemukan pelanggaran teknis atau lingkungan, perusahaan dapat dijatuhi sanksi administratif hingga penghentian sementara kegiatan tambang. “Segala keputusan ada di Kementerian ESDM, sesuai temuan dari Inspektur Tambang,” tambahnya.

Selain memutus akses jalan warga, longsor juga mengakibatkan kerusakan pada lahan kebun masyarakat. Sejumlah warga disebut telah mengadu ke DPRD agar meminta fasilitasi penyelesaian dan kemungkinan ganti rugi atas dampak tersebut.

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah pemulihan jalan agar mobilitas warga kembali normal. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif perusahaan dalam mendukung proses investigasi dan pemulihan lingkungan.

“Kami dorong agar perusahaan, pemerintah, dan masyarakat bersama-sama memulihkan kondisi lingkungan. Keselamatan warga harus jadi prioritas,” tegasnya. (yud)

Share:

Facebook
Telegram
WhatsApp
X

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *