KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Penyebab pemadaman listrik dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) akan dibahas DPRD Kaltim melalui rapat dengar pendapat (RDP) pekan depan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan permohonan RDP dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah diterima. PT PLN (Persero) dan pihak Pertamina akan dimintai penjelasan dalam agenda tersebut.
Untuk persoalan kelistrikan, pembahasan akan melibatkan Komisi II dan Komisi IV DPRD Kaltim.
“Baru kita terima permohonan dari Fraksi PKS untuk RDP dengan PLN. Banyak itu terkait pemadaman dan seterusnya,” kata Hamas saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (18/9/2026).
Hamas belum mengetahui pasti penyebab pemadaman yang terjadi. Ia menyebut persoalan pasokan maupun ketersediaan batu bara sebagai beberapa kemungkinan yang perlu ditanyakan kepada PLN.
“Sebetulnya saya belum membahas ya, tapi nanti hasil RDP dengan PLN itu lebih bagus. Kalau sekarang ini saya baru mengira-ngira. Mungkin pasokannya kurang ya, batubaranya juga langka mungkin,” ujarnya.
DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai gangguan pada empat pembangkit yang sebelumnya disebut berdampak terhadap kemampuan pasokan listrik dalam sistem Kalimantan. Hamas ingin mengetahui apakah gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis atau faktor lainnya.
“Rusak, iya, termasuk itulah kita tanyakan nanti. Itu karena apa? tekniskah, human error, atau dan seterusnya,” ucapnya.
Sebelumnya, PLN UID Kaltimra menyebut empat pembangkit mengalami gangguan, yakni PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Kutai Kartanegara, PLTU Kaltim Prima Coal di Kutai Timur, PLTU Teluk Balikpapan, serta PLTMG Bangkanai.
Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID Kaltimra Muchamad Meiryandi mengatakan gangguan tersebut membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. Proses pemulihan dilakukan bersama pengelola pembangkit dan ditargetkan berlangsung bertahap pada pekan ketiga hingga keempat September 2026.
Sementara persoalan BBM akan dibahas bersama Pertamina, terutama menyangkut antrean yang terjadi di sejumlah daerah. Fraksi PKS meminta pembahasan mencakup kuota, realisasi, stok, distribusi, kapasitas SPBU, hingga dugaan anomali transaksi.
PKS juga meminta persoalan kelistrikan dibedah berdasarkan data, mulai dari catatan pemadaman, daya mampu, beban puncak, cadangan daya, indikator keandalan, hingga kompensasi bagi pelanggan.
Hasanuddin mengatakan RDP dengan pihak terkait ditargetkan berlangsung pekan depan.
“Supaya ini lebih tepat nanti, nanti setelah RDP mudah-mudahan minggu depan,” tandasnya. (mell)
