KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Setelah berhasil membukukan laba untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 2025, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Samarinda kini kembali menghadapi tantangan pada tahun ini. Hingga Mei 2026, kinerja keuangan perusahaan daerah tersebut masih berada di zona negatif sehingga target laba tahun ini dinilai tidak mudah dicapai.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan capaian BPR sepanjang 2025 patut diapresiasi. Selain berhasil mencatatkan keuntungan, perusahaan daerah itu juga mampu menyetorkan dividen sekitar Rp500 juta kepada Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau mengenai kinerja mereka, terutama laporan semester pertama ini, memang pada 2025 mereka berhasil mencatatkan laba. Pemerintah kota juga mendapatkan dividen,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Meski demikian, hasil evaluasi terhadap laporan keuangan terbaru menunjukkan kondisi BPR belum sepenuhnya stabil. Hingga akhir Mei, perusahaan masih mencatatkan kerugian sekitar Rp120 juta hingga Rp150 juta.
Dengan kondisi tersebut, Iswandi menilai target laba sebesar Rp2,7 miliar yang dipatok pada 2026 akan sulit direalisasikan apabila tidak diikuti perbaikan signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
“Sampai bulan Mei saja masih minus. Nol saja belum, bagaimana mau langsung mencetak laba Rp2,7 miliar. Jadi secara analisa laporan keuangan dan operasional, target itu berat,” katanya.
Ia menilai perlambatan aktivitas ekonomi menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi kinerja BPR. Sejumlah proyek pemerintah yang belum berjalan membuat perputaran ekonomi daerah belum sepenuhnya pulih sehingga berdampak pada aktivitas pembiayaan.
“Kalau kegiatan ekonomi mulai bergerak, tentu peluang untuk kembali positif juga ada. Salah satunya memang karena proyek-proyek pemerintah belum berjalan,” jelasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Iswandi tetap mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan manajemen BPR dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, direksi saat ini berhasil memperbaiki kondisi perusahaan yang sebelumnya dibebani persoalan kredit bermasalah.
“Direksi sekarang sebenarnya sudah melakukan perbaikan. Sebelumnya ada masalah kredit bermasalah, tetapi dalam tiga sampai empat tahun ini mereka bisa memulihkan kondisi,” ujarnya.
Perbaikan itu, lanjutnya, terlihat dari menurunnya rasio Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang selama ini menjadi persoalan utama BPR. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan tata kelola pembiayaan yang semakin baik.
“Dulu yang menjadi masalah adalah kredit bermasalah. Sekarang NPL-nya sudah bagus, bahkan sempat bisa mencatatkan laba. Itu tentu kita apresiasi,” katanya.
Sebagai lembaga keuangan milik daerah yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil, BPR dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, Iswandi mengingatkan agar ekspansi pembiayaan tetap dilakukan secara hati-hati sehingga persoalan kredit bermasalah tidak kembali terulang.
“Yang mereka biayai kan usaha kecil dan mikro. Itu memang harus terus didukung, tetapi kualitas kredit juga harus tetap dijaga supaya NPL tidak kembali tinggi,” tandasnya. (mell/Adv4/dprdsamarinda)