KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tetap menjadi prioritas. Meski ruang gerak anggaran 2026 menyusut tajam akibat turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemprov memastikan dana darurat tetap tersedia melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Penurunan pendapatan tahun depan memang mengubah banyak asumsi perencanaan daerah. Beberapa pos harus dirasionalisasi, sejumlah kegiatan dipangkas, dan belanja wajib diprioritaskan ulang. Namun untuk urusan kedaruratan, pemerintah mengambil posisi yang tegas, anggaran tidak boleh hilang, meski nilainya ikut terkompresi. “BTT tahun depan itu ya, dananya tetap ada,” kata Sri Wahyuni, Sabtu (6/12/2025).
Pada APBD 2026, BTT hanya tersisa Rp33,93 miliar. Angka tersebut anjlok dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp100 miliar. Pemotongan ini ikut mengikuti koreksi besar pada pendapatan daerah, yang turun hingga Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Salah satu penyebab terbesar adalah despitas nilai pendapatan transfer pusat yang jatuh hingga 66,39 persen.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap menilai BTT sebagai instrumen yang harus dijaga keberadaannya. Pemerintah memperhitungkan bahwa kebutuhan kedaruratan bukan hanya terkait bencana alam, tetapi juga urusan lain yang sifatnya mendesak seperti inflasi, pembayaran putusan pengadilan, atau pengeluaran tak terduga lainnya. “BTT itu bukan cuma soal bencana, tapi juga kebutuhan mendadak pemerintah,” jelasnya.
Dalam situasi fiskal yang sempit sekalipun, Pemprov Kaltim masih menyalurkan bantuan ke daerah lain yang tengah terdampak krisis. Baru-baru ini, pemerintah mengirim total Rp7,5 miliar untuk penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Setiap daerah menerima alokasi Rp2,5 miliar sesuai instruksi gubernur serta rekomendasi Kementerian Dalam Negeri. “Itu bagian dari solidaritas daerah, dan kami tetap jalankan,” imbuhnya.
Sri Wahyuni menyebut bahwa nilai BTT yang mengecil tetap diyakini cukup, asalkan Kaltim tidak menghadapi bencana besar pada 2026. Pemerintah berharap kondisi alam tetap stabil sehingga anggaran darurat tidak terkuras di luar perkiraan. “Insya Allah cukup BTT itu. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana besar yang memerlukan dana sangat banyak,” pungkasnya. (ns)
