merah hitam putih modern berita terkini banner youtube

17 TK Negeri Samarinda Tak Lagi Terima BOSDA pada 2026, Kini Hanya Andalkan Dana BOSNAS

whatsapp image 2026 07 10 at 12.03.20
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie. (Foto: mell/Kaltimvoice.id)

KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Sebanyak 17 Taman Kanak-kanak (TK) negeri di Kota Samarinda dipastikan tidak lagi menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sepanjang 2026.

Berhentinya dukungan anggaran dari pemerintah daerah membuat seluruh operasional sekolah kini hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan persoalan BOSDA menjadi salah satu usulan khusus yang muncul pada jenjang pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, berbeda dengan jenjang SD maupun SMP yang memiliki kebutuhan berbeda, TK negeri justru menghadapi persoalan mendasar berupa hilangnya dukungan dana operasional daerah.

“Tadi ada beberapa usulan dari masing-masing bidang. Yang terkhusus untuk Taman Kanak-kanak (TK) atau PAUD adalah soal BOSDA. Tahun 2026, 17 TK negeri di Kota Samarinda tidak lagi mendapat bantuan dana operasional daerah. Yang ada hanya BOSNAS,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda, Jum’at (10/7/2026).

Kondisi tersebut membuat pembiayaan operasional seluruh TK negeri kini bertumpu sepenuhnya pada BOSNAS. Karena itu, keberadaan BOSDA dinilai perlu kembali menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah agar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tetap memperoleh dukungan yang memadai.

Menurut Novan, persoalan BOSDA untuk TK negeri sengaja dipisahkan dari pembahasan kebutuhan pendidikan pada jenjang lainnya. Sebab, isu yang dihadapi masing-masing jenjang memiliki karakter berbeda.

“Nah, itu tadi yang diusulkan. Terlepas dari kegiatan yang lain. Kalau di TK negeri memang yang menjadi perhatian khusus adalah BOSDA ini,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah kota dapat kembali mengevaluasi alokasi BOSDA bagi TK negeri. Menurutnya, keberadaan dana operasional daerah bukan sekadar pelengkap, melainkan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan sejak jenjang paling dasar.

“Yang menjadi perhatian kami memang BOSDA untuk TK negeri. Itu yang kami dorong agar mendapat perhatian kembali dalam penyusunan anggaran ke depan,” tutupnya. (mell/Adv37/dprdsamarinda)

Share:

Facebook
Telegram
WhatsApp
X

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *